Caption : Dr. Hasan Abadi Rektor Unira Malang. (Hadi)

BACAMALANG.COM – Lantaran daya saing kampus-kampus di Indonesia terbilang rendah, jelang akhir masa jabatannya, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohammad Nasir bersikeras merealisasikan gagasan penggunaan rektor asing di Indonesia.

Tujuannya untuk meningkatkan daya saing melalui perbaikan ranking dan mutu perguruan tinggi (PT), khususnya perguruan tinggi negeri (PTN).

Hal ini dikatakan saat ditemui di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) usai acara Konvensi Nasional Ilmu-Ilmu Sosial Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS), beberapa hari lalu.

Meskipun sebagian akademisi di tanah air pro atau mendukung kebijakan tersebut, namun tidak sedikit akademisi yang tidak sepakat dengan kebijakan itu.

Akademisi yang tidak sependapat menilai kita tidak perlu impor rektor, namun hanya perlu memberikan pelatihan atau workshop kepada rektor.

Selain itu juga perlunya dilakukan penyatuan penanganan perguruan tinggi swasta dengan negeri dibawah satu kementrian agar tidak tumpang tindih.

Hal ini disampaikan Dr. Hasan Abadi Rektor Universitas Islam Raden Rahmat (Unira) Malang dalam interview via WhatsApp baru-baru ini.

“Perlu cara ‘gila’ untuk membangun SDM yang unggul di bumi Indonesia. Karena cara-cara konvensional (analog) harus berani ditinggalkan atau minimal dimodifikasi, diganti dengan cara baru (digital) yang lebih baik (out of the box),” tegas Rektor termuda se-Indonesia ini.

Dikatakannya hal itu perlu dilakukan, karena terbukti sampai hari ini SDM Indonesia secara utuh masih sangat tertinggal, meski ada satu dua yang menonjol tapi tidak bisa mewakili keseluruhan.

Perguruan Tinggi memang perlu melecut supaya para mahasiswanya bersemangat, berani mandiri, tidak hanya menuntut fasilitas.

Namun hal ini perlu dukungan kebijakan dari pemerintah, untuk memeratakan semua kebijakan, program dan pendanaan ke semua PT.

Diharapkan tidak ada dikotomi antara PT Negeri dan Swasta. “Satukan semua PT dibawah satu kementerian biar tidak tumpang tindih,” terang Hasan.

Ia menilai daripada repot-repot impor rektor, mendingan bawa saja para rektor untuk mengikuti workshop dengan para rektor untuk pengembangan PT.

Diluar itu penting juga Badan Inovasi dan Riset yang akan dibentuk nantinya langsung bekerjasama dengan PT dan Riset and Development perusahaan-perusahaan di dalam negeri langsung saja diminta berada menyatu dengan PT setempat dengan pendanaan dari perusaahaannya.

Tidak boleh lagi ada CSR yang ternyata hanyalah iklan dari perusahaan.

“Terakhir, pemerintah jangan pandang PT swasta seperti lembaga bisnis swasta, pandanglah sebagai lembaga pendidikan, yang membantu pemerintah menyiapkan generasi bangsa ke depan,” tandas Hasan mengakhiri.

Pewarta : Had Tris