Penutupan Diklat (ist)

BACAMALANG.COM – Pemerintahan daerah Malang harus menghapuskan dikotomi antara sekolah dan madrasah, karena keduanya mempunyai sumbangsih besar dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hal ini disampaikan Ketua LP Ma’arif Kabupaten Malang, DR Hasan Abadi MAP, dalam sambutan di penutupan Diklat untuk Kepala Madrasah se-Kabupaten Malang, angkatan ke-10 dan 11 yang digelar di MI Al-Hidayah Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, baru-baru ini.

“Selayaknya Pemerintah Kabupaten Malang menghilangkan dikotomi antara sekolah dan madrasah. Karena saat ini sudah tidak relevan jika Kita masih membahas perbedaan antara sekolah dan madrasah, termasuk di dalamnya berkaitan dengan kebijakan dan anggaran di APBD Kabupaten Malang,” tutur pria yang juga menjadi Rektor UNIRA Malang ini.

Kegiatan Diklat Substantif Kepala Madrasah ini digelar PCNU dan LP Ma’arif Kabupaten Malang, selama 6 hari, diikuti ratusan Kepala Madrasah se-Kabupaten Malang.

Hasan menjelaskan semestinya madrasah yang jumlahnya ratusan di Kabupaten Malang harus mendapat hak yang sama dengan sekolah lainnya.

Ia menilai perlu dilakukan penghapusan dikotomi antara sekolah negeri, dengan sekolah swasta di bidang kelayakan dan kesetaraan pendapatan dan anggaran yang seharusnya memang diberikan kepada sekolah dan madrasah di Kabupaten Malang.

Hasan mengungkapkan, hal ini dilakukan karena madrasah adalah bagian dari pendidikan, sementara pendidikan adalah bagian dari otonomi daerah.

“Jangan ini didikotomikan, untuk madrasah (kemenag) dan sekolah (Kemendikbud), kemudian sektor anggaran APBDnya dipisah dan dipilah-pilah,” terang pria yang juga ikut kontestasi Pilbup Malang 2020 ini.

Pemilahan dan pembedaan ini dirasakan Hasan tidak adil, karena madrasah juga berpartisipasi besar dalam mencerdaskan anak didik utamanya di Kabupaten Malang.

Selanjutnya terkait hibah untuk sarana dan prasarana madrasah, Hasan mengatakan seharusnya juga mendapat kesetaraan dan kelayakan serta kesamaan untuk mendapatkan bagian yang memang menjadi hak dari madrasah dan sekolah di Kabupaten Malang.

“Kita berharap Pemkab Malang di APBD tahun 2020 benar-benar berorientasi pada kesamaan antara pendidikan sekolah dan madrasah,” urai Hasan Abadi mengakhiri. (had).