Foto : Kantor Desa Druju. (ist)

BACAMALANG.COM – Seperti diketahui, setelah mendekam selama sekitar 4 bulan di penjara terkait kasus penyalahgunaan anggaran dana desa (ADD) tahun 2013-2014, Mujiono sebagai Kepala Desa Druju Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, akhirnya bebas dari LP Lowokwaru kota Malang Rabu (11/9/2019) pekan lalu.

Bebasnya Mujiono, memicu berbagai reaksi dan tanggapan dari berbagai pihak.

Agus Harianto, Camat Sumbermanjing Wetan mengakui, sampai berita ini ditulis, pihaknya belum terima salinan putusan dari PN Tipikor.

“Untuk salinan surat keputusan di PN Tipikor sampai hari ini belum dikirim ke kantor Kecamatan Sumawe,” terang Agus, Senin (16/9/2019).

Agus menuturkan, untuk mulai masuk kantor,Kades Druju masih harus menunggu petunjuk lanjut Bupati Malang.

“Untuk masuk kantor harus menunggu petunjuk lanjut dari Bupati, karena waktu itu masih diberhentikan sementara,” terangnya.

Sementara itu, kepulangan kades yang baru dilantik sebagai cakades terpilih untuk periode 2019-2025 mendatang ini disambut oleh sekitar 100 orang warga.

“Dengan berkendaraan sepeda motor, warga menjemputnya di kawasan rest area Druju. Selanjutnya berjalan iring-iringan menuju kediaman Kades di Dusun Wonorejo,” terang salah seorang warga yang keberatan namanya diekpos.

Namun dibalik kebebasan Kades yang jabatannya masuk di dua periode ini justru mengundang kekecewaan sebagian warga Desa Druju.

Warga mengaku kecewa dan tidak puas dengan keputusan PN Tipikor di Sidoarjo.

Pasalnya, dalam persidangan itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Mujiono dengan hukuman 2 tahun penjara.

“Toh ada pembelaan dari pengacara terdakwa,tetapi itu ditolak. Bahkan sesuai keterangan saksi ahli dari BPKP, terdakwa dinyatakan melakukan pelanggaran,bahkan dia juga mengakui pelanggaran itu,” tambah warga tersebut.

Dikatakannya, dalam persidangan ketika itu hakim juga pernah bertanya terkait penyelewengan ADD yang mengakibatkan kerugian negara.

“Apakah selama pelaksanaan pembangunan,apakah dari pihak BPKP tidak pernah melakukan konfirmasi terhadap terdakwa?. BPKP mengaku sudah menyarankan untuk mengembalikan dana yang diselewengkan,tetapi tidak tak ada respon dari terdakwa,” ulas warga mengutip pertanyaan hakim.

Pewarta : Had Tris