Ilustrasi (ist)

BACAMALANG.COM – Pemerintah Kabupaten Malang mengaku telah mengakomodir keinginan PT Lotte Grosir Indonesia yang berencana berinvestasi di wilayahnya.

Hal itu terlepas dari terbenturnya Lotte Grosir dengan peraturan daerah (Perda) nomor 3 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional serta penataan dan pengendalian pusat perbelanjaan dan toko modern.

“Ya kita kan mengakomodir Lotte kan, biar Lotte itu bisa berinvestasi di Kabupaten Malang, kan gitu,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malang, Subur Hutagalung, Senin (2/12/2019).

Subur pun mengaku, telah melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebelum mengembalikan berkas perizinan Lotte Grosir.

“Makanya kemarin itu, sebelumnya saya bersurat ke PT Lotte, saya koordinasi dulu ke BKPM. Jadi tidak tiba-tiba bikin surat, tidak,” terangnya.

Lebih jauh, Subur menampik bila pihaknya disebut menghambat rencana investor untuk masuk dan tidak sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo.

“Intruksi Presiden benar. Agar individu itu didelegasikan ke BKPM, kan seperti itu. Nah BKPM itu lembaga apa? Terus delegasi itu dari siapa ke siapa? Yang maksudnya delegasi kan pemberian kewenangan dari atas ke bawah. Bukan dari bawah ke atas,” ungkapnya.

Selain itu, Subur sangat mendukung rencana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang yang akan mengevaluasi Perda bermasalah penghambat investasi.

Penulis: Dhimas Fikri