Foto : DPRD Kota Malang. (yog)

BACAMALANG.COM – Pernyataan Ketua DPRD Kota Malang soal ‘pengkondisian’ dalam pembahasan MCC (Malang Creative Center), disesalkan oleh anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 (Pergantian Antar Waktu).

Terkait hal ini, Ketua DPRD Kota Malang I Made Kartika langsung memberikan klarifikasi sebagai berikut :

“Tidak ada maksud dan tujuan saya untuk melecehkan atau mendown grade seseorang atau pihak tertentu. Jika ada pihak-pihak yang merasa tersinggung oleh berita tersebut, sekali lagi saya menyampakan tidak ada sama sekali maksud dan tujuan saya untuk itu,” tutur I Made Kartika dalam rilis yang diterima BACAMALANG.com, Kamis (7/10/2019).

Ia mengatakan, dirinya minta maaf jika pernyataan tersebut menyinggung dan diartikan lain. “Oleh karena itu saya minta maaf jika pernyataan saya itu menyinggung dan diartikan lain. Yang jelas maksud dan tujuan saya seperti pernyataan diatas,” terang I Made Kartika.

Ia menjelaskan, bahwa semua fraksi keberatan terhadap anggaran pembangunan MCC, tapi karena sudah dimasukkan dalam berita acara pengesahan KUA PPAS RAPBD 2020, maka dewan 2019-2024 tidak bisa merevisi atau membatalkan program tersebut.

Pembangunan MCC terkesan dipaksakan dan memang sudah dikondisikan pembahasannya terpisah antara dewan periode sebelumnya dan dewan periode sekarang. Sehingga dewan periode 2019-2024, hanya bisa memberikan catatan-catatan terkait pembangunan MCC. Tidak ada maksud lain dari itu. 

Seperti diketahui, beberapa anggota dewan PAW pada Rabu, 6/11/2019 memberikan somasi iKetua DPRD Kota Malang I Made Kartika.

Terpisah, Juru bicara DPRD Kota Malang periode 2014-2019 (Pergantian Antar Waktu), M Taufik mengatakan, pihaknya melayangkan somasi yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana terkait pernyataan adanya ‘pengondisian’ dalam rencana pembangunan MCC yang dialokasikan sebesar Rp 125 miliar.

Pernyataan ini dinilai membawa konotasi negatif dan berimplikasi buruk bagi kinerja anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 yang kala itu menjabat.

“Jadi begini prinsipnya, kami anggota dewan periode 2014-2019 (PAW) terkejut dengan adanya pemberitaan, tentang rencana pembangunan MCC, dikatakan oleh Ketua DPRD Kota Malang sekarang, ada pengondisian. Terus terang apa yang disampaikan itu konotasinya negatif, terus terang kami tidak terima dengan pernyataan itu,” ujar Taufik seperti yang dikutip detik.com.

“Kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman DPRD PAW dan bersepakat, untuk mengirimkan somasi kepada Ketua DPRD. Jika tidak ada tanggapan, maka kami mungkin melakukan langkah berikutnya,” jelas Taufik.

Taufik yang dulu menjabat Ketua Fraksi PKB dan juga anggota Badan Anggaran ini menuturkan, somasi berisi sejumlah poin, pertama pencabutan pernyataan, dan yang kedua permintaan maaf terbuka oleh Ketua DPRD.

“Poin somasi yang pertama adalah, Ketua Dewan harus mencabut pernyataan pengkondisian seperti yang termuat di media, khususnya di detikcom. Karena bagi kami itu, suatu tuduhan, dan kami tidak pernah melakukan apa yang dimaksud dalam pernyataan itu. Dan poin berikutnya adalah permintaan maaf secara terbuka,” tegas Taufik.

Pihaknya mengaku, akan memberikan tenggat waktu kepada Ketua DPRD Kota Malang untuk memberikan tanggapan. Terhitung setelah somasi yang rencananya dikirimkan pada Senin depan itu.

“Kami berikan waktu 7 hari, setelah somasi kami kirimkan Senin depan. Jika tidak melakukan apa-apa, maka kami akan berkoordinasi lagi, untuk melakukan langkah-langkah berikutnya,” tandasnya.

Diharapkan dengan adanya klarifikasi dan permintaan maaf dari Ketua DPRD Kota Malang I Made Kartika, menjadikan suasana kembali kondusif agar wakil rakyat bisa menjalankan amanah mulia demi kemajuan dan kemakmuran warga Kota Malang. (Had)