Foto : (kiri) Plt Bupati Malang HM Sanusi (ist)

BACAMALANG.COM – Pasca pelantikan 269 kades baru beberapa waktu lalu, tugas berat telah menanti pemegang tampuk kekuasaan pemerintahan desa tersebut.

Salah satunya adalah pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD dan ADD) yang disarankan bisa ketat dan efektif.

Hal ini dikatakan Plt Bupati Malang HM Sanusi kepada awak media baru-baru ini.

Bagi kades terpilih, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berharap agar pengelola DD dan ADD bisa dilakukan secara efektif. Disesuaikan dengan kebutuhan di desa masing-masing.

”Bukan hanya infrastrukturnya yang harus dibangun, tapi juga sumber daya manusia (SDM) masyarakat desa,” ujarnya.

 Para kepala desa (kades) terpilih hasil pilkades serentak kemarin (30/6) masih punya beberapa waktu untuk mempersiapkan diri.

Salah satunya yakni tugas mengelola bantuan dana desa (DD) dan anggaran dana desa (ADD).

Dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang, diketahui bila total DD dan ADD untuk 269 desa peserta pilkades serentak cukup besar.

Nilainya mencapai Rp 397 miliar. Lebih tepatnya Rp 397.672.638.100. Lebih rinci, anggaran tersebut terbagi dalam ADD senilai Rp 137 miliar.

Lebih tepatnya Rp 137.484.732.100. Juga DD sebesar Rp 260 miliar.

Lebih tepatnya Rp 260.187.906.000. Dana tersebut memang bukan diperuntukkan bagi kades, tapi dalam praktiknya tidak sedikit di antara mereka yang terjerumus dalam kasus hukum.

Agar kondisi itu tidak terjadi, Plt Bupati Malang H.M. Sanusi memberi beberapa saran untuk warga.

”Harus tahu betul siapa yang dipilih, pahami betul visi dan misinya dalam membangun desa selama enam tahun ke depan, jangan sekadar ikut-ikutan,” terang Sanusi.

Sementara itu, Inspektorat Kabupaten Malang Tridiyah Maistuti turut mewanti-wanti para kades untuk lebih berhati-hati dalam mengelola bantuan tersebut.

”DD dan ADD yang dihibahkan (pemerintah pusat) itu diperuntukkan bagi pembangunan desa, bukan untuk kepala desa,” tegas Kepala Inspektorat Kabupaten Malang Tridiyah Maistuti.

Di sisi lain, dia juga turut menyoroti kemungkinan adanya pihak-pihak yang tidak berkenan dengan hasil pilkades serentak tahun ini.

”Siapa pun yang menang, baik itu new comers atau incumbent, adalah dinamika demokrasi. Silakan melapor kepada kami (inspektorat) atau aparat penegak hokum (APH) jika memang menemukan bukti penyimpangan (DD-ADD), tapi jangan sampai cuma karena kalah kemudian mencari-cari, ngisruh, apa lagi saling menjatuhkan,” tegas dia.

Selain pengelola DD dan ADD, dia turut mengingatkan para kades terpilih untuk bersiap melakukan penyusunan APBDes di tahun selanjutnya.

”Kami akan berikan pendampingan dalam hal menyusun perencanaan karena ketika perencanaan bad (buruk), maka implementasi akan bad juga. Nah, supaya tidak sampai terjadi, maka mekanisme pertanggungjawaban yang tertuang dalam APBDes harus dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan dan sasaran bantuan,” tukas Tridiyah. 

Pewarta : Had Tris