Foto : Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Malang (Dhimas)

BACAMALANG.COM – Fenomena penggadaian surat keputusan (SK) pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sedang hangat diperbincangkan di sejumlah daerah. Hal serupa pun terjadi di Kabupaten Malang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Malang yang baru dilantik Jumat (30/9/2019) lalu disebut-sebut siap menggadaikan SK-nya. Meskipun, SK pengangkatan tersebut belum digenggam para anggota dewan.

“Jika sudah kami terima, banyak yang akan menjaminkan ke pihak bank untuk modal usaha atau untuk tambah ganti biaya politik kemarin,” ucap salah satu anggota DPRD Kabupaten Malang yang enggan dipublikasikan namanya, baru-baru ini.

Dia pun menyebutkan, apa yang dilakukan tersebut sah-sah saja. Tidak dapat dipungkiri, salah satu hal yang menjadi alasan para anggota dewan adalah cost politik yang tinggi, disamping masalah tunjangan juga disinggung menjadi alasan penjaminan SK tersebut.

“Jika SK kami jaminkan sah-sah saja kan, dan tidak ada masalah. Pinjaman uang di bank tersebut bukan atas nama lembaga atau fraksi, tapi atas nama perorangan,” ungkapnya.

Lebih jauh, dalam penjaminan SK itu, anggota dewan bisa mendapatkan pinjaman sebesar Rp 200 juta sampai Rp 300 juta.

“Pembayarannya langsung dipotong gaji setiap bulannya. Tapi untuk lebih jelasnya silahkan tanya ke pimpinan,” terangnya.

Di sisi lain, Penyedia Ops Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen, Edhowin menjelaskan bahwa pada periode 2014-2019 yang lalu, fenomena seperti ini juga terjadi. Sejumlah anggota dewan menjaminkan SK pengangkatan ke bank.

“Jumlahnya saya lupa. Tapi pada periode sekarang belum ada sama sekali, baik lisan maupun tulis,” kata Edhowin.

Pewarta : Dhimas Fikri