Foto : Rahmat Kriyantono, Ketua Lrodi Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya Malang. (ist)

BACAMALANG.COM – Banyak harapan dan ekspektasi dengan adanya momen pelantikan Bupati Malang yang berlangsung pada Selasa (17/9/2019) diang sekitar pukul 11.00 WIB di Grahadi, Surabaya.

Salah satunya adalah berbagai saran dan masukan dari Rachmat Kriyantono, Ketua Prodi Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya Malang.

“Meskipun tinggal menyisakan 17 bulan, pelantikan Sanusi sebagai Bupati Malang adalah hal yang menggembirakan,” tutur Rachmat.

Dikatakannya, selama 11 bulan, Kabupaten Malang bisa disebut tanpa Bupati sehingga mempengaruhi roda pemerintahan.

“Plt tidak pernah sama persis dengan pejabat yang digantikan untuk sementara,” terang Rachmat.

Diungkapkannya, Plt itu, mengacu UU 30 Tahun 2014, tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang berdampak pada pada perubahan status hukum dalam aspek kepegawaian, organisasi, dan anggaran.

Plt tidak berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai, juga tidak berwenang mengubah rencana strategis dan rencana kerja pemkab.

Plt tidak berwenang mengubah struktur organisasi dan tidak bisa mengubah alokasi anggaran yang sudah ditetapkan Bupati.

Kewenangan Plt diluar itu, yakni membuat sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja; menetapkan kenaikan gaji berkala; menetapkan cuti selain cuti diluar tanggungan negara (CLTN); menetapkan surat penugas pegawai; menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansil dan memberikan izin belajar, izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi administrasi, dan izin tidak masuk kerja.

Pembatasan ini mempengaruhi upaya melaksanakan program-program pemkab Malang.

Plt hanya bisa melaksanakan program-program kerja yang sudah ditetapkan Bupati definitif.

Jika terjadi perubahan-perubahan di lapangan, Plt akan kesulitan jika perubahan tersebut menuntut pengubahan kebijakan yang strategis yang berdampak pada status hukum terkait organisasi, anggaran, dan kepegawaian.

Namanya program sangat tergantung kondisi lapangan, termasuk kinerja aparat pemkab.

Sebagai contoh, Juni 2019 Plt Sanusi membuat keputusan mutasi, hal ini memunculkan pro kontra, harus mendapat izin kemendagri, yang tentu perlu waktu. Padahal, proses pembangunan harus cepat.

Pencitraan di Media

Menurut Rachmat, pencitraan Setda Didik dan Sanusi di media, itu hal yang lumrah, bahkan harus dilakukan oleh setiap orang.

“No one knows us if there is no communication about us. pencitraan itu upaya mengomunikasikan diri kita, upaya membranding diri,” pungkasnya.

Yang jadi persoalan, terang dia, adalah jika pencitraan hanya pencitraan, yakni tidak sama dengan kenyataan.

Apa yang dicitrakan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Contoh: Seorang figur dicitrakan dekat dengan rakyat melalui strategi blusukan, tetapi, setelah terpilih ternyata tidak pernah lagi blusukan. ini namanya hanya pencitraan.

Tidak ada aturan hukum yang melarang setda dan bupati berebut kursi Bupati.

Hanya secara etika pemerintahan, semestinya, mereka cuti saat mengajukan pencalonan.

Selain itu, perlu ada komitmen masing-masing sebelum pencalonan agar tetap komit untuk kerja sama melakukan tugas masing-masing.

“Jangan sampai ada upaya jegal-menjegal dengan maksud menjatuhkan nama baik saingannya,” pungkas Rachmat.

Pewarta : Had Tris