Ketua Prodi Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya Malang, Rachmat Kriyantono (ist)

Demo terkait RUU-KUHP dan KPK merupakan hak demokrasi yang dijamin UUD 45 pasal 28 tentang hak menyampaikan pendapat.

Hak individu menyampaikan pendapat mesti seiring dengan kewajiban menghargai hak orang lain. Hal ini juga dijamin konstitusi dalam pasal yang sama.

Pada konteks ini, demonstrasi mesti memperhatikan tata aturan yang berlaku. Sangat disayangkan terjadi aksi kekerasan antara aparat dan peserta demo hingga menimbulkan korban jiwa mahasiswa.

Dalam situasi kerumunan (crowd) mengendalikan memang terbuka peluang ekses-ekses. yang tidak diharapkan.

Ulah para provokator pendompleng dengan kepentingan tertentu menjadi faktor stimulan yang besar.

Tentu, adanya peluru tajam yang membuat jatuh korban jiwa sangat disesalkan. Tugas pemerintah menyelidiki dengan menyeluruh.

Saya melihat bahwa mahasiswa merupakan penyambung lidah rakyat. Tidak sedikit mahasiswa yang mempunyai niat suci.

Didorong tanggung jawab akademis yang mereka sandang, mahasiswa mengingatkan pengambil policy untuk memperhatikan rakyat.

Tentu, semangat ini mesti dibarengi dengan pemahaman yang kompleks tentang isu yang diperjuangkan.

Hanya dengan ini, mahasiswa mampu menghindar dari pertarungan banyak kepentingan. Analogi “bermain di air keruh” pasti juga terjadi dalam aksi demo.

Bukan rahasia, diantara mahasiswa yang berangkat dari niat suci, juga ada mahasiswa yang membawa bendera-bendera kepentingan tertentu.

Ada mahasiswa aktivis ormas atau ormawa yang berafiliasi dengan partai atau kelompok tertentu. Hal ini makin kentara tatkala terjadi perbedaan antarkelompok BEM dalam merespon undangan dialog dengan presiden.

Kata “ditunggangi” bisa memunculkan dua makna, yakni melecehkan motif mahasiswa sebagai agent of change dan jika mahasiswa tidak hati-hati, mereka bisa larut menjadi objek kepentingan politik tertentu.

Isu RUU ini menjadi pertarungan pengaruh beberapa kekuatan, yakni kaum liberalis, sosialis demokrat, komunisme, dan daulah Islami. Mereka memiliki pengaruh, baik di lingkaran eksekutif dan legislatif, maupun di luar itu.

Karena itu, penting bagi mahasiswa memahami pertarungan ini. Saatnya betul-betul berpikir kritis. Apakah benar: KPK diperlemah sehingga lemah? Lebih lemah dari jaksa dan polisi? KPK luar biasa powerfull? KPK dijadikan alat politik kelompok tertentu?Apa betul semua revisi pasal UU KPK harus ditolak? Atau hanya sebagian yang ditolak? Atau semua tidak usah ditolak?

Pemikiran kritis ini sangat urgent, supaya betul-betul objektif. Saya melihat ada indikasi kecenderungan ketidakobjektifan.

Salah satunya, respon KPK ternyata berbeda dalam kasus Firli dan Novel. Keduanya dikabarkan bertemu dengan seseorang yang memiliki kasus di KPK.

Tersebar pertemuan Firli dengan TGB dan Novel dengan Anies. Apakah ada kaitan dengan upaya Firli maju sebagai ketua dan posisi TGB? Apakah karena Baswedan bersaudara maka pertemuan ini disebut silaturahmi saudara?

Hal ini menjadi perhatian publik, termasuk cara KPK merespon. Saya kira, perlu dilakukan investigasi akurat. Fenomena ini saya harap menstimuli mahasiswa berhati-hati. Opini “KPK diperlemah” saya kira sama potensinya dengan “KPK terlalu powerfull” .

Sebenarnya, ini juga tantangan fungsi kehumasan pemerintah. Masih ada waktu untuk memberikan sosialisasi dan edukasi politik kepada publik, jika rencana demo masih berlanjut. Edukasi politik ini terkait RUU, misalnya.

Manajemen komunikasi pemerintah bisa di bawah koordinasi kemenkominfo (Inpres no 9/2015) sebagai koordinator fungsi kehumasan pemerintah.

Bisa bekerja sana dengan fungsi kehumasan kemenristekdikti dan perguruan tinggi sebagai stakeholder utama isu RUU ini.

Dengan menggunakan saluran komunikasi terpadu, baik interpersonal, media massa, maupun media sosial. Edukasi politik ini berfungsi sebagai konter narasi yang bersifat penguatan demokrasi, bukan menghegemoni publik dengan pesan-pesan kekuasaan. Edukasi politik merupakan instrumen pokok kualitas demokrasi.

Penulis adalah Ketua Prodi Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya Malang, Rachmat Kriyantono.