Mengintip Kekayaan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Malang

Nyai Lathifah Teratas, Sanusi Paling Buncit

Ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malang (Dhimas)

BACAMALANG.COM – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN menjadi salah satu syarat bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malang, HM Sanusi dan Didik Gatot Subroto alias SANDI, serta Lathifah Shohib dan Didik Budi Muljono atau LADUB, telah menyerahkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lantas, berapa total kekayaan keempat orang tersebut?

Diintip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Nyai Lathifah berada di peringkat atas dengan total kekayaan mencapai Rp 7,7 miliar. Kemudian disusul Didik Gatot Subroto Rp 6 miliar.

Didik Budi Muljono berada di posisi tiga dengan total kekayaan Rp 2,5 miliar. Calon Bupati Malang yang berstatus petahana, HM Sanusi, justru paling buncit dengan total kekayaan Rp 2,3 miliar.

Nyai Lathifah menyerahkan LHKPN-nya pada 14 September lalu dan Didik Budi Muljono pada 3 Maret. Sedangkan HM Sanusi pada 17 Maret dan Didik Gatot Subroto pada 20 April.

LHKPN tersebut meliputi tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, surat berharga, kas setara kas, dan harta lainnya, serta hutang.

“Sudah beres semua. Kita serahkan pada saat sebelum penetapan. Itukan salah satu persyaratan pada saat pendaftaran. Saat penetapan sudah clear semua,” ujar Darmadi, Sekretaris Tim Pemenangan Malang Makmur yang mengusung SANDI, Kamis (1/10/2020).

“Sudah, sudah diserahkan ke KPU pada saat pendaftaran sebagai salah satu syarat,” kata Sekretaris Tim Pemenangan Malang Bangkit, Ali Murtadlo.

Lain hal, data harta kekayaan calon Bupati dan Wakil Bupati Malang perseorangan, Heri Cahyono alias Sam HC dan Gunadi Handoko, belum muncul di elhkpn.kpk.go.id. Namun, diterangkan Ketua Tim Kerja Malang Jejeg, Sutopo Dewangga, Sam HC dan Gunadi sudah menyampaikan laporan harta kekayaan kepada KPK.

“Sudah mas. Sudah diserahkan. Ini juga terus saya cek terkait administrasi itu,” ucap Sutopo. (mid/yog)