Banpres UMKM Disorot Akademisi, BRI Malang Beri 3 Point Klarifikasi

ist

BACAMALANG.COM – Pasca muncul berita akademisi Malang soroti Banpres UMKM di sejumlah media, pihak BRI Malang memberikan 3 point klarifikasi yang disampaikan Pemimpin Wilayah BRI Malang, Prasetya Sayekti, Jumat (2/4/2021).

‘Setelah dilakukan verifikasi ditemukan bahwa data diri ybs dinyatakan non-eligible sebagai penerima Banpres Usaha Mikro, sehingga dilakukan pemblokiran karena dana tersebut harus dikembalikan ke Pemerintah,” tutur Pemimpin Wilayah BRI Malang, Prasetya Sayekti.

Adapun pernyataan klarifikasi tertulis selengkapnya, sebagai berikut :

Terkait beredarnya Pemberitaan tersebut dapat kami sampaikan hal-hal berikut:

  1. BRI telah melakukan pengecekan pada rekening ybs, dan pemblokiran dana bantuan tersebut dilakukan sebagai langkah verifikasi data oleh pihak Kementerian Koperasi & UKM.
  2. Setelah dilakukan verifikasi ditemukan bahwa data diri ybs dinyatakan non-eligible sebagai penerima Banpres Usaha Mikro sehingga dilakukan pemblokiran karena dana tersebut harus dikembalikan ke Pemerintah.
  3. BRI selalu berkomitmen untuk melaksanakan praktik-praktik Good Corporate Governance (GCG) dalam pelaksanaan operasional bisnisnya dan terus mendukung program-program pemerintah dalam rangka Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Soroti Kesembronoan Admistrasi

Seperti diketahui, penyaluran bantuan presiden yang terkesan tidak maksimal disorot oleh akademisi Prof. Dr. Rachmat Safa’at ,SH .,Msi, dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, karena diduga adanya kesembronoan dalam persoalan administrasi.

“Ada kasus dan muncul beberapa ikutan yang lain harus dilakukan pembenahan karena efeknya terhadap bank tersebut. Terkait adannya unsur kesembronoan ada korban lain yang sama berarti ada dugaan unsur kesengajaan berarti pelanggaran standart – standart dari pemerintah berarti pidana,” paparnya.

Sementara itu, Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si., Pengamat Kebijakan Publik mengatakan, kebijakan pemerintah cukup bagus untuk meringankan beban masyarakat dengan adanya pemberian bantuan presiden untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

“Ada beberapa poin telaah dari Kami. Diantaranya Komunikasi kendala cukup besar mengkomunikasikan pilihan kebijakan, pemberian kewenangan, dan terakhir persoalan administrasi. Cuma sayangnya birokrasi level bawah kurang memahami dengan baik untuk melaksanakannya,” ujarnya. (*/had)