KHYI Malang Buka Posko Pengaduan Terkait Banpres

Foto: Dwi Indrotito Cahyono, pimpinan KHYI Malang. (ist)

BACAMALANG.COM – Kantor Hukum Yustitia Indonesia (KHYI) Malang membuka posko pengaduan bagi masyarakat Malang Raya terkait bantuan presiden yang dinilainya penuh kejanggalan.

Dwi Indrotito Cahyono SH, praktisi hukum mengatakan, bahwa pemblokiran rekening milik Sutarjo (49) warga perum Griya Permata Alam blok KF – 1 RT 01 RW 14 Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang penuh kejanggalan setelah mendapatkan bantuan presiden sejumlah uang Rp 2,4 juta.

Pria yang menjabat Pimpinan KHYI Malang ini menambahkan, dalam menentukan benar dan salah, pihaknya sebagai praktisi hukum akan membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang menerima aliran – aliran dana yang diduga maupun disinyalir ada tindak pidana terkait Banpres.

“Masyarakat yang akan mengadu dalam Banpres ini bisa mendatangi Kantor Hukum Yustitia Indonesia Malang di Jalan Kaliurang 73.B Kota Malang, jam kerja mulai pukul 08.00 sampai pukul 16.00 WIB,” terangnya.

Harapanya dengan membuka posko ini, yakni agar persoalan ini terlihat jelas dan terang bahwasanya aliran dana Banpres ini benar atau tidak. Sebab masyarakat mengaku banyak dirugikan. “Ketika ada yang dirugikan, ada suatu indikasi untuk diteliti, dikaji serta dibuktikan kebenaranya,” paparnya.

Sementara itu, Pemimpin Wilayah BRI Malang Prasetya Sayekti
mengatakan, terkait beredarnya pemberitaan tersebut pihaknya menyampaikan hal-hal berikut.

“BRI telah melakukan pengecekan pada rekening yang bersangkutan, dan pemblokiran dana bantuan tersebut dilakukan sebagai langkah verifikasi data oleh pihak Kementerian Koperasi & UKM,” terangnya dalam rilis yang diterima BacaMalang.

Selain itu, setelah dilakukan verifikasi ditemukan bahwa data diri yang bersangkutan dinyatakan non-eligible sebagai penerima Banpres Usaha Mikro sehingga dilakukan pemblokiran karena dana tersebut harus dikembalikan ke Pemerintah.

Dalam hal ini, BRI juga selalu berkomitmen untuk melaksanakan praktik-praktik Good Corporate Governance (GCG) dalam pelaksanaan operasional bisnisnya dan terus mendukung program-program pemerintah dalam rangka Penyelamatan Ekonomi Nasional. (yon/red)