Pilkada Sukses di Tengah Pandemi, Perhatikan Mini Maksi

Foto: dr. Umar Usman. (ist)

BACAMALANG.COM – Ketua Tanfidziyah PC NU Kabupaten Malang dr Umar Usman MM mengatakan, pilkada serentak dapat dijalankan dengan sukses, jika menjalanka Mini Maksi. Yakni meminilimasir pelanggaran dan memaksimalkan sosialisasi.

“Bismillah meski pandemi, pilkada dan pilbup Malang akan bisa berjalan sukses. Dua point’ penting adalah menjalankan mini-maxi. Yakni meminimalkan pelanggaran dan memaksimalkan sosialisasi,” tandas dr Umar, Kamis (2/7/2020).

Minimalisir Pelanggaran

Praktik politik uang dalam Pilkada 2020 diperkirakan meningkat lantaran ada begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan selama pandemi virus Corona.

Dikatakannya, pandemi Covid-19 membuat banyak pendapatan masyarakat berkurang. Bahkan tidak sedikit pula yang harus kehilangan pekerjaan.

“Politik uang itu selalu ada dan akan meningkat dari pilkada atau pilpres. Hari ini terjadi turbulensi krisis ekonomi, masyarakat butuh uang. Mau tidak mau, salah satunya sumber adalah politik uang,” kata pria alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ini.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hingga 7 Juni lalu, telah ada 3 juta orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dampak pandemi virus Corona.

Sementara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memprediksi bakal ada 4,2 juta orang yang harus kehilangan pekerjaan akibat pandemi virus Corona.

Politik uang bisa berupa membagikan uang atau sembako kepada calon pemilih, bisa pula dalam bentuk lainnya.

“Pola penerapannya dalam bentuk lain, bisa jadi mungkin digital bentuknya seperti pulsa. Kandidat mewujudkan politik uangnya dalam bentuk pulsa. Bisa jadi dalam bentuk lain sesuai kebutuhan pemilih,” kata pria yang ikut meramaikan bursa Pilbup Malang 2020 ini.

Memanfaatkan Bansos

Pilkada sangat rawan dengan pelanggaran-pelanggaran. Di antaranya menguatnya politik transaksional, yakni calon petahana memanfaatkan bantuan sosial di tengah krisis ekonomi masyarakat.

Oknum-oknum menggunakan pendekatan politik transaksional, uang, dan barang di tengah situasi ekonomi yang memburuk itu untuk mendapatkan dukungan pemilih.

“Hal yang sudah terjadi di lapangan adalah beredarnya foto-foto kepala daerah dalam kemasan bantuan sosial, yang dianggap sebagai kampanye terselubung,” tandas pria berjuluk Dokter Rakyat ini.

Maksimal Sosialisasi

Angka partisipasi pemilih menjadi parameter sukses tidaknya pemilihan umum (pemilu). Namun, kualitas pilkada tak bisa diabaikan.

Kualitas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 menjadi penting karena digelar di tengah pandemi (covid-19). Artinya, pesta demokrasi itu akan menjadi acuan.

Keberhasilan Pilkada 2020 juga dilihat dari tahapan menuju pemungutan suara pada Desember 2020. Sebab, beberapa kegiatan seperti kampanye tatap muka diminimalisir.

Peserta Pilkada 2020, harus berpikir keras untuk sosialisasi visi dan misi kepada calon pemilih. Cara-cara tersebut juga menjadi penentu kampanye berlangsung sukses tanpa tatap muka.

Selain itu, calon pemilih berhak mengetahui program kerja masing-masing calon. Pengetahuan masyarakat soal rekam jejak calon pemimpinnya juga menjadi acuan keberhasilan.

Hal ini kompleks, tapi harus memahami karena masing-masing daerah punya isu dan faktor memilih yang spesifik.

“Kesuksesan itu membutuhkan kerja sama agar target partisipasi Pilkada Nasional sebesar 77,5 persen dan kualitas berjalan beriringan. Butuh keterlibatan semua pihak,” urai dr. Umar.

Protokol Ketat

Penundaan pelaksaan pilkada yang berkelanjutan dapat membuat persoalan pembangunan daerah, sebab, tak ada suksesi kepemimpinan.

“Kalau sementara waktu tak masalah, tapi jangka panjang itu tidak baik. Karena undang-undang menyatakan setiap lima tahun sekali kita memilih kepala daerah,” kata dr Umar.

Pemerintah menunggu protokol pilkada dengan skenario Covid-19 dari KPU. Pelaksanaan pilkada tak bisa ditunda lagi, karena sampai saat ini masa pandemi tak bisa diprediksi.

Protokol Covid-19 yang dimaksud adalah segala aktivitas terkait tahapan pemilu harus mempertimbangkan pembatasan sosial. Misalnya, dalam tahapan kampanye menghindari pengumpulan masa dengan kampanye keliling. Jadi calonnya yang aktif keliling.

“Pemilih wajib menggunakan masker, petugas wajib menggunakan masker, sarung tangan, juga harus ada hand sanitizer di setiap TPS. Hal tersebut memerlukan anggaran dan memerlukan biaya namun pasti akan ada solusinya,” pungkas dr Umar. (Had/Red)