Edukasi Perlindungan Saksi, Sosialisasikan LPSK

Foto: Webincang sosialisasikan LPSK . (ist)

BACAMALANG.COM – Hingga kini banyak kasus hukum yang belum mendapatkan penanganan sesuai aturan yang berlaku. Salah satunya adalah karena kurangnya perlindungan terhadap saksi dan korban dari sebuah kasus hukum.

“Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu,” tandas Rektor UNPAB (Universitas Pembangunan Panca Budi) Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM.

Muhammad Isa mengungkapkan, dengan adanya LPSK (lembaga perlindungan saksi dan korban), maka lembaga pendidikan yang berada di fakultas hukum ataupun yang lainnya menjadi pintu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sekitar.

Webincang Sosialisasi LPSK

Sebagai salah satu upaya memberikan edukasi dan selanjutnya berupa perlindungan hukum secara verbal maka Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Sumatera Utara menggelar webincang mensosialisasikan tentang LPSK di Gelanggang Mahabento, Kampus 1 Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan.

Minim Perlindungan

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum.

Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Jaminan Hukum

Perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya.

Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

LPSK adalah sebuah lembaga independen, yang keanggotaannya terdiri dari tokoh-tokoh profesional yang diangkat oleh Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Perwakilan LPSK Medan

Lembaga nonstruktural ini didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang UU No 13 Tahun 2006, yang diperbarui dengan UU no 31/2014, tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kehadiran LPSK RI ke Sumatera Utara kali ini adalah dalam rangka persiapan LPSK Perwakilan Medan, sekaligus mensosialisasikan tujuan dari pembentukan lembaga. Ini semua dibahas tuntas pada Webincang UNPAB TV Talkshow seri ke-3 kali ini yang menghadirkan langsung narasumber jajaran Pimpinan LPSK.

Narasumber Kompeten

Dalam webincang menghadirkan pembicara masing-masing Dr. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim. (Ketua LPSK RI), Dr. Ir. Noor Sidharta, M.H. MBA. (Sekretaris Jenderal LPSK RI, Rully Novian SH. MH. (Tenaga Ahli Utama LPSK RI dan Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM. (Rektor UNPAB).

Sementara untuk moderator melibatkan Bachtiar Djanan M (Pusat Riset dan Pengembangan UNPAB).

Dalam kegiatan ini, selain menghadirkan para narasumber tersebut, diundang pula para pimpinan dan seluruh Kepala Program Studi yang ada di UNPAB serta mahasiswa, sebagai peserta diskusi.

Mengenal LPSK

LPSK dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008, LPSK adalah lembaga nonstruktural yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

LPSK dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 yang diperbarui dengan UU no 31/2014, tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Inisiatif untuk membentuk Undang-Undang perlindungan bagi saksi dan korban bukan datang dari aparat hukum, polisi, jaksa, ataupun pengadilan yang selalu berinteraksi dengan saksi dan korban tindak pidana, melainkan justru datang dari kelompok masyarakat yang memiliki pandangan bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan pidana.

Acara Webincang diikuti oleh sekitar 50 orang peserta. Adapun peserta terdiri dari para Pimpinan dan Kepala Program Studi se-UNPAB, dosen, mahasiswa dan perwakilan media (pers).

Saksi Takut

Dalam webincang, Dr. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim. (Ketua LPSK RI) mengatakan, LPSK adalah salah satu lembaga non-struktural di Indonesia yang lahir pasca reformasi yang kelahirannya didorong oleh masyarakat sipil kemudian mendorong negara untuk mengeluarkan satu perundang-undangan yang kemudian dikenal sebagai undang-undang perlindungan saksi dan korban pada tahun 2006.

LPSK memberikan pelayanan berupa perlindungan kepada saksi maupun korban sehingga proses peradilan pidana dapat terlaksana dengan baik.

Undang-undang ini lahir karena masyarakat sangat prihatin dengan maraknya kasus kasus korupsi yang mana kasus ini sangat sulit diungkap karena para saksi takut untuk memberikan kesaksian.

Perlu dibentuk lembaga yang dapat memberikan perlindungan kepada saksi sehingga saksi tidak perlu takut akan intimidasi, ancaman dan lain sebagainya dalam memberikan kesaksian.

Adapun jenis tindak pidana yang menjadi prioritas LPSK yaitu tindak pidana penyiksaan, narkotika, korupsi, kekerasan seksual, human trafficking, penganiayaan berat, pelanggaran ham berat, pencucian uang, terorisme dan tindak pidana lain terkait ancaman jiwa.

“LPSK siap dilibatkan untuk pembekalan kepada mahasiswa agar memiliki kesadaran tentang pentingnya peranan saksi dan korban,” papar Hasto Atmojo.

Sementara itu, Dosen Prodi Magister Ilmu Hukum Redianto Sidi berharap untuk LPSK agar hadir di berbagai kabupaten kota dikarenakan masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui adanya LPSK sebagai wadah untuk aduan saksi dan korban.

“Aplikasi LPSK yang sudah disediakan di playstore agar disosialisasikan kepada masyarakat luas. Masyarakat berharap agar LPSK menjadi lembaga yang bersifat permanen dan tidak hanya bersifat komisi,” pungkas Redianto. (*/had)