Pemanfaatan Sumber Pitu Disoal Petani, Ini Kata Perumda Tirta Kanjuruhan

Audensi para petani dari Pakis dan Tumpang di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang (Dhimas)

BACAMALANG.COM – Pemanfaatan air Sumber Pitu oleh Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang dipersoalkan oleh petani di Kecamatan Tumpang juga Pakis.

Direktur Utama Perumda Tirta Kanjuruhan, Syamsul Hadi kemudian menjelaskan bahwa pemanfaatan air Sumber Pitu sudah sesuai dengan perjanjian kerjasama atau PKS antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang pada 2015 silam.

“Jadi kan sebelum rencana pembangunan Sumber Pitu itu ada kesepakatan dari tiga kepala daerah Malang Raya. Itu ditandatangani di Batu. Setelah itu ada perjanjian kerjasama pemanfaatan Sumber Pitu yang waktu itu ditandatangani Bupati dan Walikota Malang. Bahwa batasan pengambilan air Sumber Pitu itu sebesar 400 liter. Namun, kami dengan dinas terkait berkesimpulan, hanya dibatasi 300 liter. Kemudian kita izin ke Kementerian PUPR, kita disetujui untuk memanfaatkan maksimal 240 liter. Jadi sampai sekarang itu 240 liter,” ucap Syamsul, Rabu (4/3/2020).

Syamsul merinci, saat ini Perumda Tirta Kanjuruhan memanfaatkan air dari Sumber Pitu sebesar 100 liter per detik. Sedangkan, Perumda Tugu Tirta Kota Malang sebesar 140 liter per detik.

“Untuk ketahanan pangan itu memang sukses kalau ada air. PDAM ini juga bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, kalau kita terkait air, petani dari pertanian,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air Tirto Songo Pakis – Tumpang meluruk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, Rabu (4/3/2020).

Tujuan kedatangan sekitar 100 warga dari 9 desa di Pakis dan Tumpang itu untuk membahas permasalahan pemanfaatan air Sumber Pitu, Desa Duwet Krajan, Tumpang.

Koordinator Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air Tirto Songo Pakis – Tumpang, M Saiful mengatakan bahwa selama ini para petani merasa dirugikan lantaran Sumber Pitu yang dieksploitasi oleh Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang.

“Tujuan kami kesini untuk menyampaikan aspirasi masyarakat tani yang selama ini kekurangan air untuk pertanian. Penyebabnya ya itu, diambil PDAM,” kata Saiful, saat ditemui di kantor DPRD Kabupaten Malang, Jalan Panji Kepanjen.

Menurut Saiful, 9 desa yang merasakan dampak kekurangan air untuk lahan pertanian itu meliputi, Desa Tumpang, Malangsuko, Jeru, Sumberpasir, Sukoanyar, Pucang Songo, Wirngin Songo, Bokor, serta Slamet. (mid/yog)