Suwito : Kecelakaan Ringan, Pemkot Batu Tak Perlu Resah

Foto : Suwito SH, dari Kantor Hukum Rastra Yustisia & Associates. (ist)

BACAMALANG.COM – Peristiwa kecelakaan yang melibatkan mobil dinas Pemerintah Kota Batu beberapa hari lalu, telah menyita perhatian masyarakat. Bahkan, Advokat Peradi Malang Raya, Suwito pun ikut memberikan perhatian.

Setelah mengamati pemberitaan yang berkembang, ia menganggap bahwa kecelakaan lalu lintas di kawasan Bundaran Tugu Kota Malang itu masuk dalam unsur kecelakaan lalu lintas katagori ringan. Sehingga ia pun berharap Pemkot Batu tidak ragu – ragu untuk memberitahukan identitas sopir yang mengendarai mobil dinas tersebut.

“Di dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana kecelakaan digolongkan menjadi tiga bagian, ” ungkap Suwito, Sabtu (4/4/2020).

Ia menerangkan, pada paragraf 2 UU LLAJ mengenai Penggolongan dan Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas, pasal 229 ayat satu sampai empat, kecelakaan lalu lintas digolongkan yaitu satu, kecelakaan lalu lintas ringan, di mana mengakibatkan kerusakan kendaraan dan (atau) barang.

“Lalu yang kedua adalah kecelakaan lalu lintas sedang yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan juga kerusakan kendaraan dan (atau) barang,” terangnya.

Advokat yang juga Alumni Sekolah Jurnalistik Indonesia ini melanjutkan, untuk gologan ketiga adalah kecelakaan lalu lintas berat, yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat, dan Kemudian pada pasal lima, kecelakaan tersebut bisa disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan (atau) lingkungan.

Tidak berhenti sampai situ, kata Mahasiswa konsentrasi Hukum Pidana Universitas Widaygama ini, bahwa ada konsekuensi yang harus diterima oleh pihak yang menjadi penyebab kecelakaan itu terjadi. Terutama terkait dengan masalah penggantian dan jenis pertolongan lainnya, seperti pada pasal 235 dan 235.

Pada ayat satu pasal 235 tertulis, jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229, pengemudi, pemilik, dan (atau) Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban, berupa biaya pengobatan dan (atau) biaya pemakaman.

Lalu pada ayat kedua, jika terjadi cidera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan tersebut, pengemudi, pemilik, dan (atau) Perusahaan Angkutan Umum, wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan. Kedua ketentuan tersebut tentunya tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Selanjutanya pada pasal 236 ayat satu, pihak yang menjadi penyebab kecelakaan sebagaimana dimaksud, wajib mengganti kerugian, yang besarannya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini, juga dapat dilakukan di luar pengadilan, jika terjadi kesepakatan damai di antara pihak yang terlibat.

“Untuk itu, kami menyarankan agar Pemerintah Kota Batu tidak boleh resah, tidak ada gading yang tak retak, dipublikasikan saja agar masyarakat tahu apa yang sebenarnya terjadi, toh akan memberikan pelajaran kepada masyarakat tentang berlalu lintas yang baik, ” pungkasnya. (hum/yog)