Kritisi Omnibus Law, Greenpeace Tuntut Pembatalan dan Prioritaskan Penanganan Covid-19

Foto: Pembukaan hutan. (Greenpeace)

BACAMALANG.COM – Mengkritisi RUU Omnibus Law, Greenpeace Indonesia menuntut untuk pembatalan secara keseluruhan dan sebaiknya memprioritaskan penanganan Covid 19.

“Kami menuntut untuk pembatalan secara keseluruhan omnibus Law dan sebaiknya memprioritaskan penanganan Covid 19,” tegas Ketua Tim Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, media briefing via daring, Minggu (4/10/2020).

Seperti diketahui, Rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja untuk disetujui menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna, Minggu (4/10/2020). RUU Cipta Kerja disetujui untuk pengambilan keputusan di tingkat selanjutnya.

Dalam rapat tersebut sebanyak tujuh fraksi melalui pandangan fraksi mini fraksi telah menyetujui yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan.

Sedangkan, dua fraksi menyatakan menolak RUU ini yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat.

Media Briefing

Sekilas informasi, telah dilakukan Media Briefing bertema “Menguak Fakta Dibalik RUU Cipta Kerja; Tak Ada Lahan Lagi Untuk Investasi” bersama MADANI dan Greenpeace Indonesia melalui Join Zoom Meeting.

Greenpeace menyampaikan beberapa point penting setelah mengkaji Omnibus Law. Diantaranya, Greenpeace meminta bersamaan dengan mengatasi bahaya langsung Covid-19, semua pihak khususnya pemerintah juga harus berkolaborasi untuk mencegah perubahan iklim yang tak terkendali dengan menahan kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat dan memperkuat penegakan hukum dan menghentikan Korupsi di SDA.

Sementara itu, Madani menilai adanya omnibus Law menciptakan saling sengkarut pada izin sawit terhadap izin lainnya.

Terkait hal tersebut maka Madani menyuarakan untuk memperbaiki tata kelola lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam serta penguatan KPK harus menjadi prioritas Pemerintah dan DPR untuk meningkatkan perekonomian nasional.

Madani juga mengusulkan menindaklanjuti hasil kajian harmonisasi UU di bidang SDA dan Lingkungan Hidup yang telah disusun KPK (2018). Persoalan ini memiliki ugensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan RUU Cipta Kerja. Sebab, pemenuhan Prinsip Pengelolaan SDA-LH sangat minim pada 26 undang-undang yang ada saat ini. (had)