Romantisme Pejabat dan Wajib Pajak Bisa Hambat PAD

Ilustrasi (ist)

BACAMALANG.COM – Pada tahun 2019 lalu Corruption Perceptions Index atau CPI menempatkan Indonesia di peringkat 85 dari 198 negara. Artinya, budaya korupsi di Tanah Air masih menjadi pekerjaan rumah yang berat untuk dibereskan.

Salah satu yang paling rawan timbulnya korupsi adalah dari sektor pajak. Meskipun, hingga saat ini Kementerian Keuangan terus mencoba untuk memberantas citra buruk korupsi sektor pajak.

Tidak hanya pemerintah pusat saja yang bekerja keras untuk menghentikan praktek-praktek kotor di sektor pajak. Di daerah, pemerintah juga melakukan hal serupa.

Dari sektor pajak, pemerintah daerah membumbungkan harapan yang cukup tinggi untuk mendongkrak pendapatan. Berbagai kebijakan telah ditelurkan. Namun, kebijakan itu hanya sekedar hitam diatas putih jika tidak benar-benar dijalankan secara maksimal.

Akhir tahun 2019 lalu, dengan semangat untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah atau PAD, Pemerintah Kota Malang meluncurkan Program Pajak Online. Adanya sistem daring ini, pemungutan pajak di Kota Malang diharapkan bisa maksimal.

Tahun ini, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Malang ditargetkan mampu membukukan Rp 621 miliar dari sektor pajak saja.

Tercatat, ada 9 jenis pajak yang tiap tahun menyumbang PAD Kota Malang. Jenis pajak itu seperti pajak hotel, reklame, hiburan, restoran, air tanah, rumah kos, bumi dan bangunan, parkir, serta bea perolehan hak tanah dan bangunan atau BPHTB.

Malang Corruption Watch atau MCW menilai, adanya kedekatan antara pejabat berwenang dengan Wajib Pajak alias WP juga memiliki pengaruh yang bermuara pada terhambatnya penegakan aturan.

“Ada banyak kemungkinan-kemungkinan terjadinya conflict of interested dalam lingkaran elit birokrasi. Apalagi misalkan, taruhlah satu pejabat yang punya relasi dengan satu pengusaha, relasinya romantis sekali, lalu ada pejabat lain yang coba untuk melakukan penegakan pajak, mereka akan saling menyandera kepentingan-kepentingan. Nah, itu yang justru menghambat,” kata Koordinator MCW, Atha Nursasi kepada bacamalang, Jumat (5/6/2020).

Atha menambahkan, ada banyak cara yang bisa dilakukan instansi terkait untuk menekan celah yang berpotensi menimbulkan korupsi pada sektor pajak. Utamanya adalah perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia atau SDM.

“Pemerintah itu tidak punya komitmen saja, satu itu. Kedua bisa jadi karena memang SDM-nya belum punya pengetahuan atau pemahaman yang komprehensif tentang pengelolaan pajak. Bisa jadi begitu, menurut saya poin yang pertama itu yang lebih tepat dijadikan dalih ya, dengan argumentasi bahwa memang iklim politik, iklim birokrasi kita itu belum cukup mendukung kerja-kerja penegakan pajak secara komprehensif itu,” tegasnya.

Menurut pandangan Atha, jika pemerintah daerah ingin merealisasikan target PAD dari sektor pajak, harus ada tindakan yang lebih masif agar tidak ada kecurangan.

“Kadang ada indikasi-indikasi yang justru mengarah kepada praktek penyalahgunaan. Itu kami melihatnya modus yang digunakan adalah fraud atau kecurangan. Konsepnya secara sederhana begini, Kota Malang itu punya potensi besar di sektor pajak, tapi dalam proses perencanaan pendapatan sektor pajak itu tidak sebanding dengan potensi yang ada,” ucapnya.

Lebih lanjut, Atha juga melihat selama ini belum maksimalnya PAD Kota Malang tidak hanya dari segi institusi, namun faktor WP sendiri ikut berpengaruh.

“Kalau dalam konteks kebijakan, barangkali beberapa upaya itu sudah dilakukan. Tapi hasilnya kan belum maksimal. Persoalan yang tidak ditemukan adalah di dalam praktek pelaksanaannya. Praktek pelaksanaannya itu berkaitan kepada siapa institusi yang berkewajiban untuk menarik pajak, lalu bagaimana dia memanfaatkan otoritas itu, memaksa Wajib Pajak itu harus melaksanakan kewajibannya. Karena pajak itu kan secara konsepsi memaksa. Jadi kalau sifatnya memaksa tidak ada alasan bagi pemerintah untuk membiarkan atau lalai dalam penanganan itu,” ungkapnya.

Terakhir, tindakan tegas bagi oknum-oknum yang berani ‘bermain’ di sektor pajak merupakan jalan satu-satunya untuk menimbulkan efek jera.

“Secara praktis pelaksanaan itu, penindakannya harus kuat. Kedua adalah saya pikir secara umum melakukan pemetaan ulang. Pemetaan yang lebih komprehensif, terhadap sejumlah Wajib Pajak yang selama ini beroperasi yang tidak tercatat sebagai objek pajak atau belum tercatat. Karena banyak pelaku usaha yang justru menghindari kan,” pungkas Atha. (mid/yog)