Prihatin Nasib Pekerja Lepas, Dewan Sarankan Ini

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Malang, Hadi Mustofa (ist)

BACAMALANG.COM – Kebijakan work from home yang dijalankan pemerintah ditengah pandemi Coronavirus disease 2019 atau Covid-19 dinilai tidak berpihak pada nasib para pekerja harian lepas.

Nasib pekerja harian lepas ini dianggap berbanding terbalik dari karyawan yang notabene sudah mendapatkan jaminan dari perusahaan. Bagi para pekerja harian lepas, work from home sama dengan kehilangan penghasilan.

Melihat kondisi itu, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Malang, Hadi Mustofa, menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Malang turun tangan memberikan bantuan kepada para pekerja harian lepas ini.

“Warga yang tidak bekerja, atau dirumahkan oleh tempatnya bekerja itu juga banyak, jumlahnya besar. Dan data itu yang memiliki Dinas Tenaga Kerja. Misalnya karyawan yang harian lepas itu, mereka tidak mendapat apa-apa. Jadi itu dampaknya pada tenaga kerja harian lepas yang dirumahkan, saya harap pemerintah juga memperhatikan,” kata pria yang akrab disapa Gus Thop ini, Senin (6/4/2020).

Berdasarkan catatan politisi Partai Demokrat itu, saat ada 287.492 KK yang masuk kategori rumah tangga miskin di Kabupaten Malang. Dari jumlah tersebut, 217.888 KK diantaranya sudah mendapatkan bantuan dari program keluarga harapan atau PKH.

“Harus disinkronkan data antara Disnaker dengan Dinsos. Jadi jangan sampai datanya ada dua kali. Maka dari itu, disini peran desa yang dibutuhkan,” jelasnya.

Selanjutnya, Gus Thop mendesak agar pemberian bantuan tersebut segera direalisasikan oleh eksekutif. Dia menyebut bahwa ini menyangkut kesejahteraan masyarakat.

“Secepatnya, kami mendesak. Tadi kami juga cek ke Dinas Sosial, rupanya suratnya sudah dikirimkan ke Bupati. Sebab ini urusan perut, makanya harus secepatnya dilakukan bantuan berupa beras kepada masyarakat kita,” pungkasnya. (mid/yog)