SanDi dan Malang Jejeg Berpolemik, Ini Pandangan Akademisi

Foto: Rachmat Kriyantono, S.Sos., M.Si., Ph.D. (ist)

BACAMALANG.COM – Akademisi FISIP Universitas Brawijaya (UB) Malang, Rachmat Kriyantono, S.Sos., M.Si., Ph.D menilai polemik yang terjadi antara bakal calon kontestan Pilbup Malang 2020 adalah akibat dari minimnya budaya kampanye positif di Indonesia.

Seperti diketahui, dalam pemberitaan salah satu media, Tim SanDi (Sanusi-Didik) merasa jika Tim Malang Jejeg (Heri Cahyono-Gunadi Handoko) telah melakukan black campaign atau kampanye hitam melalui video yang beredar di akun media sosial pada akhir-akhir ini.

“Saya prihatin masih terjadi tuduhan dugaan kampanye hitam. Menurut saya itu bukan kampanye hitam, tapi kampanye negatif. Fenomena ini masih saja mewarnai jagad politik tanah air, karena minimnya budaya kampanye positif,” kata Rachmat Kriyantono, Sabtu (6/6/2020).

Humas Tim SanDi, Abdul Qodir sebelumnya mengatakan bahwa black campaign adalah kejahatan pemilu dengan maksud menyerang wibawa, simpati dan elektabilitas Sanusi sebagai Cabup dari PDI Perjuangan.

Penilaian Abdul Qodir ini dipicu adanya postingan akun instagram @malangjejeg yang mempertanyakan prosedur kesehatan memakai masker dari kaos kutang yang disarankan Sanusi yang juga Bupati Malang saat ini.

Postingan video itu disertai dengan potongan rekaman pidato Sanusi yang merekomendasikan warganya untuk menggunakan masker dalam rangka pencegahan penyebaran virus Corona di Kabupaten Malang.

“Masker itu bisa pakai tisu, kain bekas yang sobek, atau pakai kaos kutang kalau terpaksa tidak ada. Pakai apa saja yang penting mulut dan hidung ini tertutupi,” bunyi rekaman pidato Sanusi dalam video instagram itu.

Selanjutnya, akun @malangjejeg tersebut mempertanyakan protokol kesehatan pemakaian masker dari kaos kutang.

“Namun apakah hal tersebut sesuai dengan prosedur kesehatan yang di himbau oleh pemerintah? Yokpo pendapatmu nawak? monggo diskusi di kolom komentar,” tulis akun instagram tersebut.

Video itu juga sudah tersebar di berbagai lini media sosial lainnya seperti Facebook, Twitter hingga WhatsApp Group.

Perbedaan Keduanya

Dalam hal ini, Rachmat Kriyantono menjelasakan bahwa black campaign itu dilarang secara hukum, etika dan agama. Hal ini karena black campaign itu mengandur unsur-unsur fitnah, fake dan hoaks campaign.

Sementara negative campaign, dianggapnya tidak melanggar hukum. Akan tetapi, lanjut dia, tentu harus hati-hati secara agama. Menurutnya, negative campaign adalah kampanye yang menyampaikan kekurangan lawan dengan data/fakta yang bisa dipertanggungjawabkan.

Tetapi, secara etika demokrasi Pancasila, ia menyebut jika kampanye negatif tidak baik untuk dilakukan. Hal ini karena (i) bisa mengganggu harmonisasi demokrasi, (ii) menjauh dari politik guyub rukun dan politik ewuh pakewuh. (iii) demokrasi bukan hanya kritik, tapi juga apresiasi prestasi lawan politik.

Hanya dalam konteks kampanye, seorang calon harus bisa menyampaikan programnya agar muncul persepsi publik bahwa dia lebih baik dari prestasi lawannya itu, (iv) kampanye negatif, meski tidak melanggar hukum, berpotensi tidak selaras dengan nilai-nilai agama Islam, yakni muslim dilarang mencari-cari kesalahan orang lain, dalam artian hanya mengorek-ngorek kekurangan lawan politik.

“Kampanye negatif dan black campaign, keduanya selayaknya dihindari. Salah satu cara adalah memakai kampanye positif yakni memberikan apresiasi dan kritik solutif,” tandas alumnus Komunikasi & Public Relations, School of Communication, Edith Cowan University, Western Australia tersebut.

Budaya Kampanye Positif

Rachmat Kriyantono memaparkan, dirinya merasa prihatin karena selama kontestasi politik pilkada maupun pilpres, budaya kampanye positif masih sangat kurang. Yaitu Budaya sulit memuji atau memberikan apresiasi ini masih terbawa saat pilpres atau pilkada usai.

Oposisi Indonesia, jelas dia, masih berbudaya kritik yang mencari-cari kekurangan, yakni bertendensi menjatuhkan. Mestinya budaya kritik solutif dengan menyampaikan program yang dirasa lebih baik.

“Dominasi kampanye negatif ini sangat dipengaruhi media sosial, sebagai channel utama kampanye saat ini. Karena komunikasi secara virtual nilai-nilai eweh pakewuh dan harmoni terdegradasi,” tutur pria yang juga alumnus Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Airlangga ini.

Sebuah Contoh

Rachmat Kriyantono menjelaskan selama ini sebagian orang salah karena telah menyamakan kampanye hitam dan negatif. Ia lalu mencontohkan kampanye hitam adalah semisal penyebutan Jokowi China, atau Jokowi Kristen.

Sementara contoh kampanye negatif adalah misalnya “Kekurangan Jokowi adalah gagal menurunkan kemiskinan sampai 8%. Saya punya program X, Y, dan Z. Program ini bisa menurunkan kemiskinan sampai 7%”. Secara bijaksana dan lugas, Rachmat memberikan contoh dari Kampanye Positif.

“Contoh kampanye positif melawan lawan politik: “Tingkat kemiskinan yang 9.50% ini memang prestasi pertama dalam sejarah. Tetapi, andai program saya, yakni X Y Z dilakukan, saya yakin kemiskinan bisa 7%”,” pungkas Rachmat Kriyantono. (had/red)