SBW Berlakukan Standar Layanan Hadapi Pandemi Covid-19

Foto : Dr. Sri Untari bagikan sarung tangan ke petugas toko SBW. (hum)

BACAMALANG.COM – Ketua Umum Koperasi Wanita (Kopwan) Setia Budi Wanita (SBW) Malang, Dr. Sri Untari M.AP,  mengutarakan pihaknya telah melakukan standart layanan dalam menghadapi pandemi Covid 19.

Menurut Sri Untari, persoalan besar saat ini sendang menimpa bangsa Indonesia, adanya  Covid 19 yang mewabah telah berdampak pada semua sektor. Karena itu upaya pencegahanya harus dilakukan secara bersama-sama.

Secara umum, ia menyampaikan bahwa seluruh kantor SBW telah di semprot disinfektan. Baik yang berada di SBW pusat, maupun di Bebek Harisa, Jalan Trunojoyo, dan Kantor Cabang di Turen.

Selain itu, disiapkan  Hand Sanitizer dan kran air serta sabun bagi setiap pengunjung. Sedangkan bagi karyawan sudah disiapkan kaos  tangan, dan diwajibkan selelau menggunakan masker. Selain itu, pihaknya juga menerapkan Psycal Distancing, bagi seluruh tamu. Bahkan jika terjadi lonjakan antrian disiapkan di lantai tiga.

Menurut Sri Untari, dalam sejarah untuk pertama kali, anggota SBW tidak melakukan pertemuan kelompok. Namun demikian pihaknya sudah menerbitkan panduan kepada PJ dan Kelompok.

“Sistem harus tetap berjalan meskipun tanpa tatap muka, mereka bisa bertenu dalam kapasitas terbatas. Apabila ada anggota yang mengajukan kredit untuk dapat persetujuan anggota, bisa dilakukan melalui pertemuan terbatas tersebut,” ujar Sri Untari.

Karena ini kondisi darurat, maka aturanya agak dilonggrakan. Tetapi tetap dalam kapasitas sistem tanggung renteng.

“Para anggota tidak usah kawatir, pengajuan akan tetap diproses, yang dilakukan lewat PPL. Realisasi bisa lewat transfer atau secara langsung,” tambahnya.

Terkait dengan banyaknya anggota yang mengeluh, masalah anggsuran, pihaknya sudah melakukan pemetaan.

“Sudah kami petakan, yang disesuaikan dengan pendapatan mereka. Pertama anggota dengan penghasilan harian, seperti ojol dan buruh harian. Yang kedua, anggota berjualan sebagai UKM, dan pendapatan tetap Seperti ASN dan pegawai perusahaan. Tentunya akan mendapat perlakuan yang berbeda,” tuturnya. (hum/yog)