Data Kematian Kurang Spesifik, Dinkes Kabupaten Malang Jalankan Otopsi Verbal

Dominan Kematian Faktor Usia Tua, Tanpa Ada Diagnosa

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Arbani Mukti Wibowo (Dhimas)

BACAMALANG.COM – Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menjalankan otopsi verbal terhitung sejak Kamis (1/10/2020).

Tujuan dilaksanakannya otopsi verbal untuk validasi data penyebab kematian warga Kabupaten Malang. Selama ini, 64 persen warga Kabupaten Malang dinyatakan meninggal dunia disebabkan faktor usia tua, tanpa ada diagnosa penyakit yang spesifik.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg Arbani Mukti Wibowo mengatakan, faktor usia seharusnya tidak dicantumkan sebagai penyebab kematian. Data penyebab kematian mestinya lebih spesifik.

“Data kematian selama 2 tahun terakhir, itu 64 persen karena usia tua. Padahal tidak. Tidak ada itu, mati itu karena penyakit. 36 persen ada diagnosa karena meninggal di rumah sakit, karena berbagai penyakit,” ujar Arbani, Rabu (7/10/2020).

Saat ini, lanjut Arbani, tenaga kesehatan yang melaksanakan otopsi verbal sudah bergerak. Mereka menginventarisasi data warga Kabupaten Malang yang meninggal sejak 1 November 2019.

“Jadi di data, kerjasama dengan Muspika dan desa. Tenaga kesehatan melakukan otopsi verbal. Wawancara dengan keluarga. Hasil wawancara nanti bisa disimpulkan karena sakit apa. Ini kita masih berupaya, uji coba. Seluruh Indonesia, baru Kabupaten Malang. Kita pernah uji coba di tahun 2018 dan 2014, sudah valid tapi tidak lengkap,” jelas mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lawang.

Diterangkan Arbani, para tenaga kesehatan yang menjalankan tugas melaksanakan otopsi verbal sudah dibekali keterampilan khusus. Termasuk diberikan modal aplikasi.

“Mereka sudah dilatih. Selain diberi pelatihan, mereka diberikan aplikasi. Aplikasi disitu sama dengan Smart Health. Ada beberapa pertanyaan yang dibuat untuk mengambil kesimpulan. Aplikasi ini dibuat Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia. Berdasarkan algoritma klinik,” ungkapnya.

Menurut Arbani, data penyebab kematian tersebut dapat dijadikan sebagai bahan agar pimpinan daerah bisa menentukan kebijakan kedepannya. Juga untuk antisipasi.

“Nantinya ke arah antisipasi. Ini bisa dipakai Dinkes untuk advokasi ke Bupati dan DPRD. Kematian ibu melahirkan, keterlambatan rujukan, bukan hanya itu. Jalan rusak itu juga bisa berpengaruh pada keterlambatan rujukan. Jadi, intervensi tidak hanya di kesehatan saja,” Arbani mengakhiri. (mid/yog)