Menerawang Politik Hukum: Omnibus Law Sebagai Produk Politik

Edi Rudianto. (ist)

Oleh: Edi Rudianto, S.Sy., SH.

Setelah secara resmi Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja diajukan oleh Pemerintah kepada DPR tepatnya pada tanggal 13 februari 2020, maka sejak itu pula munculnya reaksi dari masyarakat atas Rancangan Undang-Undang tersebut.

RUU Cipta kerja melingkupi sebelas bidang dalam batang tubuh dengan metode Omnibus Law terdiri dari 79 Undang-Undang dengan substansi rancangannya memuat perubahan, penghapusan dan pembatalan terhadap Undang-Undang.

Menurut hasil kajian Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dalam RUU Cipta Kerja terdapat sebelas bidang yang dimuat di batang tubuh RUU Cipta Kerja antara lain Pertama, bidang penyederhanaan izin. Kedua, bidang persyaratan investasi. Ketiga, bidang ketenagakerjaan, Keempat, bidang kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi UMK-M dan koperasi, Kelima bidang kemudahan berusaha. Keenam bidang dukungan riset dan inovasi, Ketujuh bidang administrasi pemerintahan. Kedelapan bidang penerapan sanksi. Kesembilan bidang pertanahan. Kesepuluh bidang investasi pemerintahan dan percepatan strategi nasional. Kesebelas, bidang kawasan ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut mayoritas masyarakat melihat RUU Cipta Kerja hanya pada konteks sosiologis (respon masyarakat) dan metodologi penyusunan serta pengaturannya. Namun sangat jarang RUU Cipta Kerja dilihat pada sisi politik hukum pembentukan RUU tersebut.

Bahwa pada hakikatnya semua pembentukan peraturan perundang-undangan tidak bisa lepas dari politik hukum, hal tersebut dikarenakan politik hukum merupakan arah, bentuk, maupun isi hukum yang dibuat. Kemudian setiap pembentuk peraturan perundang-undangan dalam prinsip politik hukum dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan landasan ideal (Pancasila) maupun landasan konstitusional (Undang-Undang Dasar 1945). oleh karena itu betapa pentingnya memahami politik hukum sehingga Undang-Undang dapat dibatalkan (open legal policy) apabila bertentangan dengan kerangka rechsidee tersebut diatas.

Menerawang Politik Hukum Omnibus Law

Seperti yang telah dijelaskan diatas berkaitan dengan politik hukum, selanjutnya setiap undang-undang memiliki politik hukum masing-masing tanpa terkecuali politik hukum dalam RUU cipta kerja. Dengan melihat tujuan dari RUU Cipta Kerja yakni kemudahan investasi maka dapat dikatakan bahwa politik hukum RUU tersebut adalah politik hukum kapitalis yang menganut nilai individualis dan kebebasan pasar.

Politik hukum kapitalis sendiri bersumber dari nalar liberalisme dengan prinsip laissez fair laissez passez yang jika diartikan per-kata laissez mengandung arti yakni bentuk perlawanan dari intervensi pemerintah dalam perdagangan, dan laissez fair merupakan sinonim dari ekonomi pasar bebas. Laissez fair sendiri mendorong terjadinya perdagangan bebas serta di identik dengan paham ekonomi Adam Smith dimana penentuan harga barang di pasar diserahkan sepenuhnya kewenangan pasar itu sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah.

Omnibus Law sebagai Produk Politik

Dalam buku pengantar politik hukum Mahfud MD menyatakan bahwa politik dan hukum memiliki konfigurasi, politik sebagai variable bebas (dependen variabel) dan hukum menjadi variabel yang terpengaruh (independen variable). Hal tersebut terjadi karena hukum merupakan kristalisasi dari kehendak politik.

Sebagai produk politik tentu saja di dalamnya saling berbenturan dan saling bersinggungan antara satu sama lain hal tersebut dikarenakan banyak kepentingan yang saling tarik menarik, termasuk kepentingan yang bersumber dari ekonomi dan politik. Maka akibatnya berimbas pada karakter produk hukum yang dikeluarkan.

Kemudian karakter politik dalam memproduksi hukum dapat dibagi menjadi dua, yakni karakter politik demokrasi dan karakter politik otoriter.

Pertama, karakter politik demokrasi akan memperoduksi hukum yang responsif dengan ciri meterinya merupakan aspirasi dan kehendak masyarakat, proses pembuatannya melibatkan banyak partisipasi masyarakat, dan penafsirannya sangat kecil peluang

Setelah secara resmi Rancangan Undang-Undang bh (RUU) Cipta Kerja diajukan oleh Pemerintah kepada DPR tepatnya pada tanggal 13 februari 2020, maka sejak itu pula munculnya reaksi dari masyarakat atas Rancangan Undang-Undang tersebut.

RUU Cipta kerja melingkupi sebelas bidang dalam batang tubuh dengan metode Omnibus Law terdiri dari 79 Undang-Undang dengan substansi rancangannya memuat perubahan, penghapusan dan pembatalan terhadap Undang-Undang.

Menurut hasil kajian Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dalam RUU Cipta Kerja terdapat sebelas bidang yang dimuat di batang tubuh RUU Cipta Kerja antara lain Pertama, bidang penyederhanaan izin. Kedua, bidang persyaratan investasi. Ketiga, bidang ketenagakerjaan, Keempat, bidang kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi UMK-M dan koperasi, Kelima bidang kemudahan berusaha. Keenam bidang dukungan riset dan inovasi, Ketujuh bidang administrasi pemerintahan. Kedelapan bidang penerapan sanksi. Kesembilan bidang pertanahan. Kesepuluh bidang investasi pemerintahan dan percepatan strategi nasional. Kesebelas, bidang kawasan ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut mayoritas masyarakat melihat RUU Cipta Kerja hanya pada konteks sosiologis (respon masyarakat) dan metodologi penyusunan serta pengaturannya. Namun sangat jarang RUU Cipta Kerja dilihat pada sisi politik hukum pembentukan RUU tersebut.

Bahwa pada hakikatnya semua pembentukan peraturan perundang-undangan tidak bisa lepas dari politik hukum, hal tersebut dikarenakan politik hukum merupakan arah, bentuk, maupun isi hukum yang dibuat. Kemudian setiap pembentuk peraturan perundang-undangan dalam prinsip politik hukum dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan landasan ideal (Pancasila) maupun landasan konstitusional (Undang-Undang Dasar 1945). oleh karena itu betapa pentingnya memahami politik hukum sehingga Undang-Undang dapat dibatalkan (open legal policy) apabila bertentangan dengan kerangka rechsidee tersebut diatas.

Menerawang Politik Hukum Omnibus Law

Seperti yang telah dijelaskan diatas berkaitan dengan politik hukum, selanjutnya setiap undang-undang memiliki politik hukum masing-masing tanpa terkecuali politik hukum dalam RUU cipta kerja. Dengan melihat tujuan dari RUU Cipta Kerja yakni kemudahan investasi maka dapat dikatakan bahwa politik hukum RUU tersebut adalah politik hukum kapitalis yang menganut nilai individualis dan kebebasan pasar.

Politik hukum kapitalis sendiri bersumber dari nalar liberalisme dengan prinsip laissez fair laissez passez yang jika diartikan per-kata laissez mengandung arti yakni bentuk perlawanan dari intervensi pemerintah dalam perdagangan, dan laissez fair merupakan sinonim dari ekonomi pasar bebas. Laissez fair sendiri mendorong terjadinya perdagangan bebas serta di identik dengan paham ekonomi Adam Smith dimana penentuan harga barang di pasar diserahkan sepenuhnya kewenangan pasar itu sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah.

Omnibus Law sebagai Produk Politik

Dalam buku pengantar politik hukum Mahfud MD menyatakan bahwa politik dan hukum memiliki konfigurasi, politik sebagai variable bebas (dependen variabel) dan hukum menjadi variabel yang terpengaruh (independen variable). Hal tersebut terjadi karena hukum merupakan kristalisasi dari kehendak politik.

Sebagai produk politik tentu saja di dalamnya saling berbenturan dan saling bersinggungan antara satu sama lain hal tersebut dikarenakan banyak kepentingan yang saling tarik menarik, termasuk kepentingan yang bersumber dari ekonomi dan politik. Maka akibatnya berimbas pada karakter produk hukum yang dikeluarkan.

Kemudian karakter politik dalam memproduksi hukum dapat dibagi menjadi dua, yakni karakter politik demokrasi dan karakter politik otoriter.

Pertama, karakter politik demokrasi akan memperoduksi hukum yang responsif dengan ciri meterinya merupakan aspirasi dan kehendak masyarakat, proses pembuatannya melibatkan banyak partisipasi masyarakat, dan penafsirannya sangat kecil peluang bagi penguasa dengan dibuatkan peraturan pelaksana.

Kedua, karakter politik otoriter akan memproduksi hukum yang ortodoks/kaku dengan ciri muatan materinya merupakan kepentingan politik dan penafsirannya membuka peluang bagi penguasa untuk manafsirkan berdasarkan visi dan kehendak politik kekuasaannya.

Kesimpulan

  1. Politik hukum dalam RUU Cipta Kerja merupakan politik hukum kapitalis liberalis yang secara jelas bertentagan dengan faham yang dianut dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  2. RUU Cipta Kerja merupakan produk politik otoriter di era demokrasi, yang jauh dari suasana kebatinan dan cita cita hukum rakyat Indonesia.

Tentang Penulis :

  • Praktisi Hukum/Advokat
  • Pengurus di Komite Nasional Pemuda Nasional (KNPI) Kota Malang