Hadapi Covid-19, Moreno Soeprapto Desak Pemkot Malang Realokasi Anggaran

Foto : Kapoksi Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Moreno Soeprapto. (ist)

BACAMALANG.COM – Di tengah penilaian publik akan lambannya penanganan Virus Covid-19, menghadapi pandemi Corona, Kapoksi Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra Moreno Soeprapto mendesak Pemkot Malang merespon cepat dengan mengajak DPRD Kota Malang dan Tokoh Masyarakat untuk koordinasi dengan pusat.

“Semestinya kita merealokasi anggaran untuk penanganan dampak dan juga korban Covid-19. Kita juga harusnya mendorong agar walikota quick respon mengajak DPRD Kota Malang dan Tokoh Masyarakat untuk koordinasi dengan pusat,” tegas Moreno yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Malang, Rabu (8/4/2020).

Dikatakannya, selayaknya Pemkot Malang juga menyesuaikan postur anggaran, yang diketahui dari pusat itu banyak alokasi anggaran refocusing. Yaitu dari mulai belanja jasa dan barang dan juga anggaran infrastruktur untuk dialokasikan ke penanganan Covid-19.

Dijelaskannya, seperti anggaran MCC bisa dijajagi dialihkan. Masyarakat bersama-sama mendorong dan mendukung serta turut menjaga penggunaan anggaran itu.

“Kita tahu di Kota Malang mungkin saat ini dibilang masih minim semisal nggak ada alat pendeteksi penderita Covid-19 semisal Swab dan rapid test. Ini benar-benar minim. Jangan-jangan sudah banyak yang positif tetapi tidak terdeteksi karena nggak ada alat untuk mendeteksi,” terang Moreno.

Ia menuturkan seharusnya diberikan support dengan alat-alat medis, APD yang memadai dan lain-lainnya. “Saya rasa kalau anggaran yang disiapkan Pemkot (Rp 37,3 miliar) itu masih kurang. Semestinya juga memikirkan nasib warga tiga bulan ke depan,” terang mantan Pebalap Nasional ini.

Ia memaparkan, selayaknya Walikota bisa menjadi lokomotif respon cepat ke pusat secara kompak dan solid dengan mengajak DPRD Kota Malang dan tokoh masyarakat. Termasuk dalam hal ini pemenuhan kebutuhan sehari-hari (makanan dan sembako) dari warga Kota Malang mestinya tidak luput dari perhatian.

Dikatakannya, kondisi di lapangan sangat kontras dan terlihat gap yang jauh semisal yang berstatus pegawai atau karyawan dengan pekerja harian semisal ojol, buruh harian, dan pedagang asongan.

“Kalau mereka yang berstatus pegawai atau karyawan enak. Mereka mempunyai jaminan gaji bulanan yang bisa dipakai untuk makan sehari-hari. Namun bagaimana nasib pekerja harian. Pendapatan mereka merosot bahkan nihil di tengah maraknya Covid-19. Nah ini juga harus menjadi perhatian utama Pemkot Malang,” imbuh Moreno.

Sekilas informasi, untuk anggaran penanganan Covid-19 Pemkot Malang mengalokasikan Rp 37,3 miliar. Dari total anggaran itu disiapkan lebih dari Rp 10 miliar bagi warga terdampak. Selain itu, Rp 15 miliar dipakai untuk menyiapkan RSUD Kota Malang sebagai rumah sakit rujukan.

“Terkait anggaran penanganan Covid-19, Walikota wajib menjalankan prinsip transparansi dan keterbukaan. Yakni memberikan paparan kepada publik untuk skema alokasi agar efektif, efisien, tepat sasaran dan optimal,” pungkas Moreno. (yog/had)