FGII Tuntut Menteri Permudah Guru Swasta Dapatkan NUPTK dan Kartu BPJS Ketenagakerjaan

Foto: , Ketua Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Kabupaten Malang, Manan Supriadi, Spd. (ist)

BACAMALANG.COM – Federasi Guru Independen Republik Indonesia (FGII) Kabupaten Malang, menuntut Kemendikbud untuk mempermudah dalam mendapatkan Nomor Unik Pendidik Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Ketua FGII Kabupaten Malang, Manan Supriadi Spd menjelaskan, sudah banyak keluhan guru swasta khususnya yang ada di kabupaten Malang, terkait ribetnya mendapatkan NUPTK dan kartu BPJS. “Guru swasta yang ada di Indonesia, mengalami nasib yang sama dengan guru di Kabupaten Malang terkait kesulitan dalam mendapatkan NUPTK dan kartu BPJS,” kata dia.

Menurutnya, pihak terkait dalam hal ini Dirjen Pendidikan, seharusnya paham dan mengerti posisi mereka. Apalagi data mereka sudah masuk dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). “Sudah banyak massa guru di Kabupaten Malang yang mengabdi 15 tahun, NUPTK juga tidak turun. Keluhan para guru swasta dalam proses penerbitan NUTPK sangat lama dan terkesan di ulur – ulur waktunya, dengan dalih berkas administrasi kurang lengkap, meskipun di DAPODIK sudah dikirim,” terangnya.

Bahkan, lanjut dia, kondisi guru yang mengabdi cukup memprihatinkan. Ada yang sudah mencapai usia 55 Tahun dengan massa kerja 15 tahun, NUPTK juga tidak turun. “Di daerah kami ada guru yang usianya sudah hampir 55 tahun, tapi belum mendapatkan NUPTK, dan tidak tahu harus bagaimama ngurusnya,” ungkapnya , dalam acara diskusi daring dengan Kemendikbud Republik Indonesia.

Gaji guru seperti dirinya yang mengawali mengajar mulai 1996 bahkan hanya Rp 20 ribu, sampai sekarang menjadi kepala sekolah Rp 1,2 juta. Sebagai guru, gaji ini sangat jauh dari layak. “Sangat kami sesalkan rencana pemerintah akan memberikan bantuan kepada karyawan yang gajinya dibawah 5 jutaan, banyak diantara kita para guru malah tidak dapat, ” tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga menyebut para guru ini tidak mendapatkan payung hukum karena guru tidak masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan. “kita hanya bisa mendengar dan memandang teman-teman kami yang ada di perusahaan yang mendapatkan kesejahteraan. Lindungi kami dengan payung hukum Pak Menteri, daftarkan kita pada BPJS ketenagakerjaan, sehingga kita terlindungi dan bisa maksimal dalam meningkatkan pendidikan,” pungkasnya. (yon/red)