FMPP Soroti Pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Malang

Ketua FMPP (frame kiri) saat hearing dengan Komisi IV DPRD dan Kepala Dindik Kabupaten Malang (ist)

BACAMALANG.COM – Front Masyarakat Peduli Pendidikan atau FMPP memberikan sorotan tajam terhadap pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Malang.

Ketua FMPP, Asep Suriaman menilai, pembentukan Dewan Pendidikan tidak sesuai aturan dan diduga berbau nepotisme. Asep pun berpandangan, pembentukan Dewan Pendidikan itu seakan sembunyi-sembunyi dan tidak profesional.

Atas kejanggalan yang dirasakan itu, FMPP kemudian mengadu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Malang.

“Sebenarnya permasalahan ini, FMPP sudah berkirim surat kepada DPRD tertanggal 28 Juli, dan baru kemarin 7 September di fasilitasi Komisi IV DPRD Kabupaten Malang. Sayangnya tiga anggota pansel Dewan Pendidikan Kabupaten Malang yang di undang tidak hadir. Ya kecewa, insyaallah akan dijadwal ulang. Kami, hanya ingin mintai klarifikasi, kepada pansel, terkait proses rekrutmen Dewan Pendidikan,” kata Asep, Selasa (8/9/2020).

Lanjut Asep, pansel itu diketuai oleh Fauzi Hasyim. Melihat kondisi ini, FMPP pun menuntut agat Bupati Malang, HM Sanusi menunda pelantikan Dewan Pendidikan yang baru.

“Kami memohon kiranya bapak Bupati untuk menunda dulu proses pelantikan Dewan Pendidikan. Kalau memang di pandang perlu, mohon cabut Surat Keputusan Bupati Malang nomor 188.45/464/KEP/35.07.013/2020 tentang Dewan Pendidikan Kabupaten malang 2020-2025. Dan adakan seleksi ulang untuk calon anggota pengurus Dewan Pendidikan. Jika tidak, kami akan mempertimbangkan dan akan melakukan gugatan hukum ke PTUN,” tegasnya.

Lebih jauh, FMPP juga melihat bahwa pembentukan Dewan Pendidikan itu tidak transparan.

“Panitia juga tidak pernah mengumumkan ke masyarakat melalui laman, website Dinas Pendidikan, media cetak dan elektronik siapa saja yang melamar dan mendaftar ke pansel. Jka pemilihan pengurus anggota dewan pendidikan didasari faktor nepotisme, kedekatan dengan penguasa, faktor suka dan tidak suka, apalagi pengurus terpilih karena penunjukan dari anggota pansel, bukan karena kapasitas integritas dan kemampuan secara akademik dan kedalaman spiritual dan akhlak yang baik, maka apa yang bisa di harapkan dari komposisi pengurus tersebut,” Asep mengakhiri.