Satgas Pengawas Koperasi Kota Batu Dibentuk, Siap Tancap Gas

Foto: Suwito (kiri) dan Kayat Harianto, selaku Anggota Satgas Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Bagi Koperasi di Kota Batu. (ist)

BACAMALANG.COM – Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU) maupun koperasi – koperasi lainnya yang beroperasi di Kota Batu tanpa mengikuti Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Kota Batu hingga Peraturan Walikota Batu, siap – siap menghadapi Satgas Pengawas Koperasi.

“Satuan Tugas Pengawas Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam Bagi Koperasi di Kota Batu telah dibentuk oleh Pemerintah Kota Batu sesuai SK Walikota Batu Nomor 188.45/257/KEP/422.012/2020. Tanggal 27 Juli 2020 yang sebelumnya sesuai Peraturan Walikota Batu Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Bagi Koperasi, “ ungkap Suwito Anggota Satgas Pengawas Koperasi. Di Balaikota Among Tani. 8/10/2020.

Banyak di Kota Batu ini, kata dia, Koperasi yang diduga melanggar AD / ART koperasi itu sendiri, bahkan masyarakat kebanyakan tidak tahu harus bagaimana menghadapi koperasi yang dengan serta merta memberikan pinjaman, menerapkan bunga bahkan memberikan denda.

Banyak koperasi, kata Anggota LBH Peradi Malang Raya ini, yang melakukan intimidasi kepada calon anggota bahkan kepada anggota yang tidak membayar angsuran pinjamannya. “Banyak dari koperasi melakukan penarikan barang jaminan, melakukan penyitaan, bahkan melakukan pelelangan yang mana dari sebagian besar anggota merasa dirugikan,” katanya.

Dengan demikian, tugas Satgas Pengawas Koperasi segera memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kota Batu tentang bagaimana koperasi dan segala aturan – aturan yang berlaku di koperasi bagi masyarakat Kota Batu.

Di tempat yang sama, Kayat Harianto anggota Satgas Pengawasan Koperasi dan Usaha Koperasi Simpan Pinjam mengatakan bahwa pihaknya segera melakukan pengawasan koperasi di Kota Batu.

“Kami segera melakukan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang meliputi aspek penerapan kepatuhan, kelembagaan koperasi, usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan dan penerapan sanksi,” ungkapnya.

Selain itu, menurut Anggota Peradi Malang ini, Satgas dapat menerapkan saksi administratif kepada koperasi yang belum menyelesaikan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, bahkan Satgas dapat melakukan koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, OJK, bahkan PPATK jika didapatkan koperasi yang melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme.

Kayat menambahkan. “Karena organ ini baru maka kami akan segera berkantor di Kota Batu yang letaknya representatif, kantor Satgas nantinya menerima bagi siapa saja yang merasa menjadi korban koperasi, masyarakat bisa mengadukan kepada Satgas kapan saja,” pungkas mantan LSM ini. (*/red)