Hak Pilih Pasien Positif Covid-19 dan Faktor Resiko Penyebaran

Faizal Kurniawan, S.Pd., M.Si (ist)

Oleh : Faizal Kurniawan, S.Pd, M.Si

Pada 9 Desember 2020 Pilkada akan serentak dilaksanakan di 270 Wilayah di Indonesia yang terdiri dari 9 Provinsi, 37 Kota 224 Kabupaten. Betapa tidak mengundang pertanyaan, pesta demokrasi ini digelar pada saat dimana grafik penyebaran covid-19 kembali meningkat. Di Malang Raya khususnya, klaster pasien terpapar kembali meningkat menjelang Pilkada 2020 ini.

Meradangnya klaster pasien covid-19 menyebabkan Masyarakat Malang Raya seolah dihantui pernyataan Dunia ini sudah tidak mempunyai masa depan lagi. Adaptasi preventif pada management penyelenggaraan pemilihan kepada daerah mau tidak mau harus menyesuaikan dengan perilaku preventif penyebaran covid-19.

Pola adaptasi yang diantaranya adalah Masa kampanye yang sangat singkat 71 hari yang dimulai pada 26 September serta protokol kesehatan pada simulasi pelaksanaan pencoblosan, sampai kepada protokol kesehatan pemilu.

Beberapa penyesuaian yang telah dibuat adalah jumlah maksimal yang hanya dibatasi 500 orang per TPS, pengaturan jam kehadiran pemilih ke TPS, pengaturan physical distancing pada area TPS, larangan bersalaman, dan bersentuhan langsung diantara warga TPS, mewajibkan penggunaan masker, face shield bagi seluruh warga TPS, dan sarung tangan, serta pengecekan suhu tubuh, kewajiban rapid test kepada seluruh petugas pelaksana, penyemprotan desinfektan pada area TPS, penyediaan bilik khusus bagi peserta yang terkena demam tinggi dan tidak lagi mencelupkan jari pada tinta setelah selesai proses pemungutan suara. Serta membawa alat tulis sendiri-sendiri.

Namun lagi-lagi proses sosialisasi hal baru ini masih belum dapat diinternalisasi masyarakat secara komprehensif. Masih banyak anggapan bahwa pelaksanaan Pilkada ini sama dengan Pilkada sebelumnya, hanya saja yang membedakan pada tahun ini hanya penggunaan masker saja. Tentu hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat covid-19 adalah salah satu virus yang sangat cepat pola persebarannya.

Belum lagi persoalan local knowledge masyarakat Malang raya yang menganggap pandemi covid-19 telah berakhir, rekayasa pemrintah, dan virus yang tidak pernah ada. Proses sosialisasi tupoksi dan penyesuaian penyelenggaraan Pilkada yang taat prokes masih menjadi tugas tambahan bagi penyelenggara pesta demokrasi ini.

Kekhawatiran Masyarakat terhadap Pilkada yang akan menjadi media penyebaran baru bagi virus Covid-19 terus direproduksi. Kesuksesan penyelenggaraan ini menjadi tanda tanya besar sejak wacana awal penyelenggaraan. Kritikan – kritikan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan dan penagihan janji penekanan angka paparan pandemi covid-19 kepada setiap paslon menambah stigma negatif terhadap pelaksanaan Pilkada 2020 ini. Tentu masih ingat dalam benak kita pada Pemilihan Umum tahun 2019 banyak memakan korban jiwa dikarenakan kelelahan petugas pelaksana yang sangat kronis. Hipotesis kejadian itu akan kembali terulang pada Pilkada Tak bisa kita pungkiri salah satu penyebab penyebaran Covid-19 adalah tingginya mobilitas dan intensitas selama berinteraksi di dalam sebuah kerumunan.

Pertanyaan besar dalam opini kali ini adalah bagaimana dengan hak pilih pasien yang sudah terpapar Covid-19? Pada satu sisi seorang individu harus menggunakan hak pilihnya sebagai perwujudan warga negara yang baik dalam keikut-sertaan proses pemilihan kepala daerah yang demokratis. Namun disisi lain keselamatan pasien dan warga pilih menjadi hal prioritas disamping kesuksesan pelaksanaan Pilkada 2020. Tentu hal ini menjadi dikotomi dimana pasien tersebut adalah pasien tergolong yang benar-benar mengakui bahwa dirinya terpapar, dan pasien tergolong yang tidak mengakui dirinya tepapar sebagai bentuk perlindungan persepsi sosial bagi pasien penderita covid-19.

Jika meninjau dari perilaku adaptif penyesuaian pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini perlu pengkajian ulang. Meski dijamin dengan peraturan KPU No No 6 Tahun 2020 Pasal 72 Ayat 1 yang berbunyi “Pemilih yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdasarkan data yang diperoleh dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah setempat, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit,”

Permasalahan pertama dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penekanan mobilitas pasien terpapar masih belum dapat dioptimalkan pada prosesi penyelenggaraan Pilkada tahun 2020.

Pasien terpapar covid-19 harus terisolasi ini merupakan harga mati bagi pencegahan penyebaran covid-19. Selain itu ada hal-hal yang harus dihormati dalam kerahasiaan rekam medis rumah sakit atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Covid-19 mempunyai makna sosial penyakit yang berbeda dengan penyakit lainnya. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa persoalan covid-19 adalah tentang pengetahuan dan kecepatan penyebarannya.

Kedua kebijakan KPU jemput suara juga belum mencerminkan jawaban untuk menekan penyebaran covid-19. Apakah ada jaminan bahwa petugas KPPS akan dilengkapi dengan APD sesuai standard WHO guna tindakan preventif? Selain itu adakah jaminan dari negara bagi petugas pemungutan suara akan mendapat layanan kesehatan jika dia dinyatakan terpapar pasca melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana Pilkada.

Negara harus mempertimbangkan faktor resiko dan pengkajian ulang metode pelaksanakan pemilihan bagi pasien yang terpapar covid-19. Karena bagaimanapun juga pasien covid-19 juga merupakan warga negara yang dilindungi haknya dan dijamin keselamatannya. Metode pungutan suara online bisa menjadi salah satu alternatif bagi pasien terpapar covid-19. Selain itu penundaan dengan mempertimbangkan keputusan dari petugas kesehatan dan satgas covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada di Tahun 2020.

Kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan penyamaan persepsi terhadap keselamatan warga adalah kunci sukses penekanan penyebaran pandemi covid-19. Perlu diperhatikan per tanggal 5 Desember 2020 Kabupaten Malang masih 1218 terkonfirmasi positif Covid 19 diantaranya 85% adalah warga yang telah memiliki hak pilih. Harapannya negara dapat mengawal Pilkada 2020 ini agar tidak menjadi claster baru penyebaran pandemi covid-19.

Tentang Penulis :

Faizal Kurniawan, S.Pd, M.Si
-Dosen Sosiologi IKIP Budi Utomo Malang

-Kandidat Doktor Ilmu Sosiologi FISIP Universitas Brawijaya