Polemik Tanah Kas Desa di Selorejo Dau Tak Kunjung Tuntas

Saling pasang baliho di area tanah kas desa Selorejo Dau (ist)

BACAMALANG.COM – Polemik pemanfaatan tanah kas desa di Desa Selorejo, Kecamatan Dau tak kunjung tuntas. Baik petani maupun pemerintah desa saling bersikeras memiliki bukti sah atas pemanfaatan tanah tersebut.

Wiwid Tuhu Prasetyanto selaku kuasa hukum petani penyewa lahan tanah kas desa mengatakan, permasalahan ini masih dalam proses persidangan perdata. Kedua pihak saat ini terlihat sama-sama menunjukkan fakta adanya sengketa.

“Untuk pemasangan spanduk semua pihak sah-sah saja. Karena kita sama-sama menunjukkan fakta yang terjadi saat ini, soal sengketa yang masih diproses di pengadilan,” kata Wiwid, Minggu (10/1/2021).

Beberapa waktu ini situasi di area tanah kas desa yang dipolemikkan memang cukup panas. Kedua pihak yang berpolemik saling memasang banner berukuran besar.

“Kami juga memasang, spanduk itu (yang dipasang Pemdes Selorejo, red) tidak ada masalah, selama itikad baik kedua belah pihak untuk menjaga tidak memaksakan kehendak sendiri-sendiri. Saya kira tidak ada masalah. Semua harus tunduk dan taat dengan koridor hukum,” ucap Wiwid.

Wiwid melanjutkan, selama proses hukum berjalan, dirinya meminta semua pihak untuk mentaati aturan yang ada. Tambah Wiwid, dalam permasalahan ini, jika dalam proses hukum, lahan tersebut menjadi status quo, dimana lahan tersebut harus dikuasi oleh pihak yang terakhir menguasai.

“Ini adalah obyek tidak bergerak, didalamnya ada tanaman hidup, kalau tidak dirawat bisa mati, hukum tidak begitu, hukum itu upaya untuk memperoleh keadilan dan memperoleh pemanfaatan,” tuturnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Pemerintah Desa Selorejo, Didik Lestariono mengaku, pihaknya sebagai kuasa hukum Pemerintah Desa, juga berhak memasang baliho di lahan tanah kas desa. Namun, sempat terjadi adu argumen dengan beberapa petani dan penyewa lahan.

Tiga titik baliho itu dipasang dengan materi tulisan, sesuai dengan hasil kesepakatan dan perundang-undangan. Termasuk, soal peraturan Bupati Malang yang mana dalam polemik tersebut, penyewa tanah atau petani jeruk tidak berhak menguasai.

“Harusnya kebun jeruk itu dikembalikan ke asal muasalnya yakni ke desa. Harus diserahkan kembali menjadi tanah kas desa. Kami melihat ada upaya dari penyewa untuk memiliki tanah tersebut. Padahal itu kan tanah kas desa,” jelasnya.

Lanjut Didik, pihaknya juga mempertanyakan bukti-bukti dari petani yang mengaku sudah menyewa lahan. Padahal, sewa lahan seharusnya sudah selesai akhir tahun 2020 lalu.

Didik juga mempertanyakan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kabupaten Malang yang dilakukan Purwati. “Ya kami merasa janggal, lahan jeruk itu tanah kas desa. Kok bisa di daftarkan gugatan ke pengadilan. Padahal tanah itu bukan milik pribadi,” bebernya. (mid/yog)