DPRD Jatim Tinjau Pelaksanaan Penyaluran Bansos di Kota Malang

Foto: Tinjau penyaluran bansos. (hum)

BACAMALANG.COM – Realisasi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dampak Covid-19 yang dilakukan Pemkot Malang mendapat perhatian dari Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Dr. Sri Untari MAP.

Kehadiran Sri Untari di kota Malang itu didampingi oleh dua orang anggota Komisi E DPRD Jatim dari Dapil Malang Raya, Hikmah Bafaqih fraksi PKB dan Jajuk Rendra Krisna dari fraksi Partai Nasdem.

Kunjungan para anggota DPRD Jatim itu, diterima langsung oleh Wali Kota Malang, Sutiaji dan Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Malang.

Mereka mendengarkan paparan langsung dari Wali Kota Malang, Wakil Wali Kota Malang, serta paparan dari Kepala DP3AP2KB Penni Indriyani. Pemaparan itu terkait dengan penyaluran bantuan sosial kepada warga penerima bantuan Dampak pandemi Covid-19.

“Realisasi dana Bansos di Kota Malang ini sudah terlihat cukup baik. Apalagi penyaluran sudah dilakukan kepada warga penerima,” kata Sri Untari, Rabu (10/2/2020).

Wanita yang juga menjabat sebagai sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini, menilai, bahwa pemerintah kota Malang telah menunjukkan akuntabilitas yang baik untuk pelayanan publik berkaitan dengan bansos tersebut.

Menurutnya, aplikasi SiBansos yang dimiliki Kota Malang telah melakukan kerjasama yang baik dengan perguruan tinggi. Ia juga memuji jumlah rumah sakit rujukan Covid-19 yang kini mulai bertambah.

“Penanganan realisasi Bansos sangat baik, dengan sistem Sibansos, meminimalisir jumlah masyarakat yang tidak ter cover Bansos, menurut saya ini sangat bagus,” imbuhnya.

Meski demikian, pihaknya masih melihat ada beberapa catatan yang perlu dibenahi lagi oleh Pemkot Malang seperti sistem input data terkait warga yang berhak menerima bansos masih berjalan secara manual.

Sri Untari juga meminta Pemkot Malang agar segera menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang belum menerima bantuan sosial.

“Yang kurang masih ada sekitar 6.000 an orang. Jadi kami dorong Pemkot Malang agar segera menyalurkan dan mengupdate data dengan baik,” ujar Sri Untari.

Sementara itu, Wali Kota Malang, mengaku akan memberikan perhatian khusus untuk melakukan pembenahan dengan baik.

“Tadi para anggota dewan melihat secara langsung realisasi dana secara akumulatif yang dilakukan oleh daerah, dan kami telah menyajikan apa adanya,” kata Sutiaji. (Lis/Red)