Pengamat Komunikasi Politik: Cegah Korupsi dengan Penguatan Kerjasama Multi Sektor dan Kebijakan Berbasis Riset

Foto: Warga membayar pajak di loket mobil Badan Pelayanan Pajak Daerah (Bapenda) Kota Malang. Foto diambil sebelum masa pandemic covid-19. (nedi putra aw)

BACAMALANG.COM – Pandemi Covid-19 yang tidak diketahui kapan akan berakhir membuat sektor bisnis di segala lini nyaris lumpuh. Pemberlakuan Pembatasan sosial Berskala Besar (PSBB) dan masa transisi di Malang Raya membuat perekonomian sangat lesu. Sementara di sisi lain, Pemerintah Kota Malang tetap dituntut cermat dalam mengelola keuangan daerah.

Maraknya karyawan yang dirumahkan, bahkan tidak sedikit yang berujung dengan pemutusan hubungan kerja (PHK), sangat mempengaruhi kontribusi sektor bisnis ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditangani Badan Pelayanan Pajak Daerah (Bapenda) Kota Malang sebagai leading sector dalam pelayanan dan pemungutan terhadap pajak daerah.

Keterpurukan di masa bencana ini, yang ditambah dengan sejumlah kebijakan sebagai stmulan berupa keringanan penghapusan denda hingga simulasi pembebasan pajak bagi Wajb Pajak terdampak, tentunya sangat berpengaruh pada perolehan PAD Kota Malang.

Pengamat Komunikasi Politik Verdy Firmantoro S.I Kom., M.I Kom mengatakan, kondisi ini tentunya berpotensi menimbulkan pelanggaran berupa korupsi.

“Kalau dicross-check, pada masa normal sebelum pandemi, masih banyak pelanggaraan dan penyalahgunaaan, salah satunya manipulasi adminitrasi para pelaku usaha, dengan pembukuan ganda misalnya,” ungkap Verdy kepada bacamalang.com, Selasa (9/6/2020)

Verdy menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur terkait, seperti pembayaran pajak online. “Apakah sudah diselenggarakan dalam suatu sistem yang terpadu, karena tentunya masih ada gap dari berbagai pihak yang terkait dalam penggunaan teknologi digital,” terangnya.

Dari perspektif komunikasi politik, peneliti Indopol Survey ini mengatakan, harus ada penguatan kerjasama multi sektor atau koordinasi dari bebagai stakeholder yang kerap disebut pentahelix, yakni Pemerintah, Pengusaha, Akademisi, Komunitas dan Media.

“Selain itu sebagai kota pendidikan, maka perlu upaya peningkatan PAD berbasis riset, jika ditinjau bahwa Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur dengan predikat kota pendidikan ini sangat berpeluang menjadi kota dengan tata kelola yang baik,” imbuhnya.

Peneliti di Pusat Studi Peradaban Universitas Brawijaya ini menuturkan, pentingnya kebijakan policy based on research, karena jaringan akademik yang ada bisa diintegrasikan.

Ia juga mensinyalir bahwa penertiban pelaku usaha agar mau ikut dalam sistem yang ada dirasa masih lemah. Oleh karena itu Pemerintah wajib menguatkan sistem manajemen otomatisasi agar agar potensi mark-up maupun lobi-lobi di bawah meja semakin berkurang, karena adanya keterbatasan ruang gerak untuk hal-hal yang tidak diinginkan.

Foto : Foto:Warga membayar pajak di loket mobil Badan Pelayanan Pajak Daerah (Bapenda) Kota Malang. Foto diambil sebelum masa pandemic covid-19. (nedi putra aw)

Mahasiswa Program Doktoral Unversitas Indonesia ini juga mengingatkan pentingnya literasi pajak kepada masyarakat. “Agar wajib pajak punya mindset membayar pajak bukan membayar pegawai pemerintah, tapi sebenarnya berkontribusi untuk peningkatan PAD yang akan dikembalikan dalam bentuk layanan-layanan publik,” tegasnya.

Di sinilah Verdy menilai pentingnya Komunikasi setiap elemen dalam stakeholder tersebut agar dapat menunjang penguatan kerjasama multi sektor.

Namun ia juga berpendapat, bahwa perubahan teknologi ini agak dilematis, karena akan timbul keresahan sosial alibat adaptasi tersebut, dengan berkurangnya tenaga kerja yang digantikan oleh mesin.

“Saran saya, Pemerintah harus hadir, salah satunya bisa dengan subsidi silang atau jaminan sosial secara silang yang diambil dari peningkatan PAD itu sendiri, dengan menggerakkan tenaga kerja terdampak sistem komputasi tersebut ke sektor-sektor ekonomi kreatif,” paparnya.

Jika mindset tidak berubah, maka sistem akan tetap berjalan secara konvensional tapi tidak ada parameter indikator yang bisa menaikkan orientasi pertumbuhan ekonomi.

“Indikatornya adalah ketika PAD meningkat maka kemakmuran masyarakat setempat juga naik, namun jika kemakmuran turun saat PAD naik, maka yang terjadi adalah ekonomi yang oligarki dan terkonsentrasi di kalangan pemodal saja,” urainya.

Menurut Verdy proses transparansi ini sangat penting ditegakkan untuk mencegah tindak pidana korupsi. Meskipun cukup sulit, apalagi di masa pandemi ini, Pemerintah perlu meningkatkan kekuatan sistem modal sosial dalam suatu kerangka komunikasi politik.

“Agar oknum maupun mafia yang biasa disebut pressure group tersebut dapat dikendalikan, sehingga yang mengontrol transparansi bukan hanya pemerintah tapi semua elemen masyarakat,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Bapenda Kota Malang Ir. Ade Herawanto, MT menuturkan, aktualisasi sistem pajak online yang lebih update dan terintegrasi sudah diterapkan sejak Februari 2020 lalu.

“Salah satunya terus menyosialisasikan kepada Wajib Pajak agar memanfaatkan fasilitas-fasilitas pelaporan dan pembayaran secara online dan paperless, sehingga meminimalisir adanya penyalahgunaan,” pungkasnya. (nedi putra aw)