Gagas Protokol Kesehatan Pilkada, Polres Malang Enggan Muncul Kluster Baru

Deklarasi protokol kesehatan Pilkada damai di Stadion Kanjuruhan yang diinisiasi Polres Malang (Dhimas)

BACAMALANG.COM – Polres Malang menggagas deklarasi protokol kesehatan Pilkada damai. Dua bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Malang hadir dalam deklarasi itu.

Baik HM Sanusi dan Didik Gatot Subroto alias SANDI, maupun Lathifah Shohib dan Didik Budi Muljono alias LADUB, menyatakan kesediaannya dengan menandatangani deklarasi protokol kesehatan Pilkada damai yang digagas Polres Malang di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kamis (10/9/2020).

Selain itu, deklarasi protokol kesehatan Pilkada damai juga diikuti Kapolres Batu, AKBP Harviadhi Agung Parthama; Kasdim 0818 Kabupaten Malang – Kota Batu, Mayor Inf Teguh Prastowo; Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat; Ketua MUI Kabupaten Malang, KH Fadlol Hija; Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, M Wahyudi; Komisioner KPU Kabupaten Malang, Abdul Fatah; Pemuda Pancasila, Banser, FKPPI, RAPI, Senkom, hingga Aremania.

Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar menyampaikan, setiap tahapan Pilkada harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan agar tidak menimbulkan kluster baru Coronavirus disease 2019 atau Covid-19.

“Kita telah melaksanakan tanda tangan deklarasi penerapan protokol kesehatan dalam tiap tahapan Pilkada. Kita sudah menginjak tahapan inti. Kita berharap tidak timbul kluster baru karena tidak menerapkan protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada,” kata Hendri Umar.

Pria yang sebelumnya menjabat Kasubbag Bungkol Spripim Polri pun mengajak masyarakat agar selalu menjaga kondusifitas wilayah Kabupaten Malang, terlebih selama Pilkada.

“Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat, instansi terkait, harus bergerak bersama menjaga kekompakan agar Pilkada berjalan aman, baik, lancar,” terangnya.

Lebih lanjut, Hendri meminta kepada personil TNI dan Polri selaku pengawas Pilkada agar selalu mengingatkan sesama untuk menerapkan protokol kesehatan selama tahapan Pilkada berlangsung.

“Kita sebagai pengawas, dari TNI – Polri, semua harus kita laksanakan dengan protokol kesehatan. Kepada seluruh pihak yang berpartisipasi harus saling mengingatkan. Kita tidak mengharapkan terjadi sesuatu hal, baik pengawas, penyelenggara dan kontestan adanya miskomunikasi protokol kesehatan. Karena kita masih di awal, satukan tujuan untuk benar-benar menerapkan protokol kesehatan di Pilkada,” pungkas Hendri. (mid/yog)