LSM Pro Desa Ingin Pemkab Malang Tegas Soal Jembatan Ambruk di Dau

Kondisi Jembatan Krajan yang ambruk akibat air bah beberapa waktu lalu (ist)

BACAMALANG.COM – Lembaga Swadaya Masyarakat Pro Desa menilai perlu adanya tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Malang terkait ambruknya Jembatan Krajan di Kecamatan Dau beberapa waktu lalu.

Koordinator Badan Pekerja LSM Pro Desa, Achmad Khoesairi mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang harus bersikap tegas atas perkara tersebut. Pro-Desa melihat ada yang janggal dalam proses lelang proyek jembatan tersebut.

Pasalnya, pelaksana proyek memenangkan lelang dengan nilai penawaran hampir separuh dari pagu dan nilai harga perkiraan sendiri atau HPS yang sudah ditentukan.

“Seharusnya UPL dan PPK bisa tidak memenangkan penawaran tersebut. Karena penawaran dengan nilai 30 persen dibawah HPS. Dengan begitu pengerjaan jembatan tersebut, diduga ada pengurangan spesifikasi teknis,” kata Khoesairi, Selasa (11/2/2020).

Khoesairi pun mempertanyakan keabsahan dari proses lelang tersebut. Dia juga menduga, ada mark-up nilai HPS pada proyek Jembatan Krajan tersebut.

“Jika memang terjadi dan dilakukan berarti ada indikasi mark-up HPS,” terangnya.

Terpisah, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang, Irianto menyampaikan jika dirinya tidak begitu paham mengenai detail proses lelang Jembatan Krajan itu. Hal itu, kata Irianto, merupakan ranah pejabat pembuat komitmen alias PPK.

“Yang paham Kabid Pemeliharaan, Suwignyo. Dia kan PPK proyek jembatan itu,” ungkap Irianto.

Sebagai informasi, Jembatan Krajan yang menghubungkan Desa Gadingkulon dan Selorejo rusak akibat diterjang air bah belum lama ini. Padahal, jembatan tersebut baru selesai dibangun sekitar beberapa bulan yang lalu.

Jembatan yang dibangun dari APBD tersebut menghabiskan anggaran sekitar Rp 487 juta. Proyek jembatan itu dikerjakan oleh CV Wahyu Sarana yang tercatat beralamat di Desa Mulyoagung, Dau.

Pada prosesnya, pihak Wahyu Sarana menang tender setelah memberikan penawaran terendah dari 64 rekanan lainnya. Padahal, pagu proyek tersebut sebetulnya sebesar Rp 700 juta dengan nilai HPS sebesar Rp 670 juta.

Pasca ambruknya jembatan penghubung dua desa tersebut, pihak kepolisian dalam hal ini Polres Malang, juga ikut turun tangan melakukan penyelidikan. (mid/yog)