Terapkan Layanan Berbasis Digital, Dirut BPJS Kesehatan Apresiasi Pemkot Malang

Foto : Komitmen bersama sukses antrean online mobile JKN. (Hum)

BACAMALANG.COM – Pemerintah Kota Malang mendapatkan apresiasi dari BPJS Kesehatan terhadap komitmennya mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi warga Kota Malang, melalui layanan kesehatan berbasis digital. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris saat menengok penerapan sistem antrean online se-Kota Malang di Puskesmas Kedung Kandang, Rabu (11/03/2020).

“Kami salut dengan komitmen Bapak Wali Kota dalam mewujudkan kemudahan layanan kesehatan bagi warganya. Kami sangat surprise bahwa saat ini FKTP di Kota Malang sudah 100% menerapkan sistem antrean online yang telah terintegrasi dengan aplikasi Mobile JKN. Tanpa adanya komando langsung dari beliau tentu hal ini tidak akan terwujud,” ujar Fachmi Idris saat didampingi oleh Wali Kota Malang Sutiaji serta Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih.

Fachmi mengungkapkan, Pemerintah daerah saat ini memiliki andil besar dalam keberhasilan Program JKN-KIS. Bukan hanya dari sisi kebijakan, namun mengupayakan keterbukaan informasi serta kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Saat ini, sebanyak 72 FKTP di Kota Malang yang telah mengimplementasikan antrean online yang diintegrasikan dengan Mobile JKN. Terdiri dari 16 Puskesmas, 21 Dokter Praktik Perorangan, 31 Klinik Pratama, 3 Klinik TNI dan 1 Klinik POLRI. 

Dalam sistem antrean online, peserta dapat melakukan pendaftaran pelayanan kesehatan di FKTP tanpa datang langsung ke FKTP, pendaftaran (pengambilan nomor antrean) dapat dilakukan dari rumah melalui aplikasi Mobile JKN.  Nomor antrean peserta dapat diketahui sehingga peserta dapat memprediksi waktu kunjungan ke FKTP. Saat mendaftar peserta juga dapat menuliskan keluhan penyakitnya sehingga FKTP dapat terinformasi lebih awal terkait kondisi peserta.

Fachmi mendorong, ke depan Walikota dapat menginstruksikan implementasi layanan digital di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) seperti rumah sakit dan klinik utama dan diintegrasikan dengan sistem yang ada di BPJS Kesehatan (aplikasi Mobile JKN). Saat ini, sebanyak 95% FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Kota Malang telah menerapkan sistem antrean berbasis online, menyediakan informasi display ketersediaan tempat tidur, dan 100% telah menerapkan kemudahan administrasi pelayanan hemodialisa melalui sistem finger print.

“Diharapkan melalui integrasi ini, akan membentuk sistem pelayanan kesehatan yang berbasis online untuk seluruh lini pelayanan kesehatan di Kota Malang. Kota Malang bisa menjadi cikal bakal Smart City Health Care. Saat ini, baik Pemkot Malang dan BPJS Kesehatan sudah bersinergi membangun untuk kemudahan akses tersebut, kini tinggal masyarakat untuk dapat memanfaatkannya. Khusus untuk peserta JKN-KIS, dapat dimulai dengan men-download aplikasi Mobile JKN,” tambah Fachmi.

Fachmi berharap, hal serupa juga dapat dilakukan oleh seluruh pimpinan daerah  di Indonesia, dalam upaya memberikan kemudahan dan keterbukaan informasi pelayanan kesehatan. Tanpa adanya perhatian khusus dari Gubernur, Walikota ataupun Bupati, masyarakat yang kini tengah hidup di era modern tentu tidak akan puas terhadap pemberian pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan.

“Kewajiban penyelenggara pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah perubahan zaman. Kita harus lebih adaptif dan memanfaatkan kemajuan teknologi. BPJS Kesehatan siap bersama-sama pemerintah daerah untuk mewujudkan hal tersebut,”  kata Fachmi.

Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji mengaku pemanfaatan teknologi informasi dapat dilaksanakan karena keterbukaan informasi dan kemudahan akses adalah hal yang ditunggu masyarakat saat ini.

“Kami sudah memiliki program-program yang mendorong terbentuknya ekosistem digital di Kota Malang, bahkan ada program untuk masyarakat yang  sesungguhnya masih kurang melek teknologi,” kata Sutiaji.

Sutiaji menambahkan, pihaknya akan mendorong FKTP untuk komitmen dalam mengoptimalkan program promotif dan preventif kesehatan. Ia memahami ketimpangan iuran dan pemanfaatan dalam Program JKN-KIS, sehingga diperlukan upaya menjaga kesehatan masyarakat melalui optimalisasi peran FKTP di bidang promotif preventif. (hum/yog)