Anggota Peradi Malang Raya Ini Akan Minta Fatwa Mahkamah Agung

Foto: Nuryanto SH MH, Anggota Peradi Malang Raya. (ist)

BACAMALANG.COM – Sidang gugatan cerai dan harta bersama atau umum disebut harta gono – gini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendadak ramai. Pasalnya, pengacara termohon cerai dan harta bersama bingung dengan perlakukan majelis hakim.

“Kami sebagai kuasa hukum termohon tidak habis pikir dengan majelis hakim perkara bernomor 5579 /Pdt.G./2020/PA. Kab. Malang ini. Kami akan melakukan upaya – upaya hukum untuk menempatkan hukum dengan baik,” papar Nuryanto, S.H., M.H di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Selasa (12/01/2021).

Seharusnya, kata dia, perkara ini dilakukan tahapan hukum pemeriksaan setempat, dan ini menjadi hal yang wajib jika majelis hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat (descente/ plaatselijke opneming en onderzoek, site visit investigation).

“Maka dari itu, kami menilai bahwa majelis hakim telah melanggar kaidah hukum acara yang baik, sehingga nantinya akan mengakibatkan putusan tidak dapat dieksekusi (non executable),” paparnya.

Sebab, kata Dosen Fakultas Hukum Universitas Widyagama ini, Mahkamah Agung memerintahkan pentingnya Pemeriksaan Setempat dengan mengeluarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, dimana pada konsederannya disebutkan bahwa sehubungan dengan banyaknya laporan dari para Pencari Keadilan dan dari pengamatan Mahkamah Agung.

“Bahwa perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (non executable), “ jelasnya.

“Jika majelis hakim tidak melaksanakan pemeriksaaan setempat, maka otomatis gugatan balik atau rekopensi atas harta bersama perkawinan antara pemohon dan termohon berpotensi ditolak, dan hal itu akan menguntungkan pihak pemohon, “ katanya.

Dalam hal ini, jelas Anggota Peradi Malang Raya ini, pihaknya akan meminta fatwa hukum mahkamah agung perihal pentingnya pemeriksaaan setempat. “Sehingga diperolah kepastian hukum yang benar agar pelaksanan hukum ditingkat bawah tidak diberlakukan seenaknya,” pungkasnya. (wit/yga)