Soal Jembatan Ambruk di Dau, Dewan Soroti LPSE

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang dari NasDem, Sodikul Amin (Dhimas)

BACAMALANG.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang menyoroti kinerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE pasca ambruknya Jembatan Krajan di Kecamatan Dau belum lama ini.

Diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Sodikul Amin, bahwa harus ada evaluasi dari seluruh pihak pasca ambruknya jembatan tersebut.

“Kalau bicara logis, ya gak logis itu. Bagaimana konstruksinya? Kedepan akan kita evaluasi, LPSE ini seperti apa. Kita harus dalami, agar tidak terulang lagi. Kecuali kalau memang faktor alam kan gak bisa disalahkan,” ucap Sodikul, Rabu (12/2/2020).

Politikus Partai Nasional Demokrat ini menambahkan, penawaran yang diberikan pelaksana proyek jembatan sudah sesuai atau tidak harus dilihat kembali sesuai aturan yang berlaku.

Seperti diketahui, pihak pelaksana proyek Jembatan Krajan, CV Wahyu Sarana menangkan proyek tersebut dengan penawaran sebesar Rp 487 juta. Padahal pagunya sebesar Rp 700 juta.

“Itu murni force majeure atau yang lain. Sebenarnya aturan ini membenarkan atau tidak dengan penawaran seperti itu. Kalau itu dibenarkan ya kita kesampingkan dulu logikanya,” terangnya.

Sodikul juga menerangkan, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto sudah turun tangan dalam masalah ini.

“Prinsipnya sama dengan ketua, kita gandeng penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan. Kita hormati apa yang sudah dilakukan ketua, salah satu rekom beliau, harus ada uji laboratorium terkait kualitas bangunan. Kita kan perlu itu,” tandasnya. (mid/yog)