Akademisi UB: Perlunya Komunikasi Edukatif dan Koersif Dijalankan Bersamaan Saat Pandemi Covid-19

Foto: Rachmat Kriyantono, S.Sos., M.Si., Ph.D. (tengah) dalam sebuah acara seminar. (ist)

BACAMALANG.COM– Ketua Prodi Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya (UB) Rachmat Kriyantono, S.Sos., M.Si., Ph.D mengatakan dalam masa pandemi Covid–19 ini perlu menjalankan komunikasi edukatif dan koersif secara bersamaan untuk menyadarkan masyarakat berdisiplin mengikuti protokol kesehatan.

“Pada situasi krisis ini, komunikasi edukatif jangan dijalankan parsial, tetapi, harus bersamaan dengan komunikasi koersif untuk menyadarkan masyarakat berdisiplin mengikuti protokol kesehatan,” tutur Rachmat Kriyantono.

Seperti diketahui, Prodi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya menyelenggarakan Webinar bertema Peran Ilmu Komunikasi dalam Praktik Komunikasi di Era Covid-19 Sabtu, 13 Juni 2020 – Pukul 13.00 – 15.00 WIB.

Sebagai pembicara dihadirkan :
Arman Lamadau, S.Sos.,M.I.Kom (Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi dan Data Bidang Penyelenggaraan e-Goverment Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah.

Pembicara lain yaitu Benny Augusto Obe, S.Sos -dari Komunitas Simpang Sembilan, Amalia Permata Rizky, S.I.Kom Manajer Promosi & Kerjasama UBTV, Saza Azizah Anindyo, S. I. Kom
(Humas RSUB) dan Benni Indo, S.Pd
(Jurnalis Surya).

Kontribusi Positif

Rachmat menuturkan, selayaknya semua elemen bangsa saat ini harus bersama-sama berkontribusi secara positif mengatasi virus Covid-19 sesuai peran masing-masing.

“Saya kira, semua elemen bangsa saat ini harus bersama-sama berkontribusi secara positif atasi Covid-19 sesuai peran masing-masing,” terang pria yang juga Dosen FISIP UB ini.

Rachmat menjelaskan, Covid-19 ini multi-dimensi, bukan hanya kesehatan, tetapi, juga menyangkut dimensi ekonomi, sosial budaya, politik, komunikasi, dan lainnya.

“Kita fokus menjaga agar tidak melangkah menuju krisis yang lebih akut ke depan. Saat ini Kita berada pada current issue/critical issue atau krisis multi dimensi,” urai Doctor of Philosophy (Ph.D) Minat Studi: Komunikasi & Public Relations, School of Communication, Edith Cowan University, Western Australia ini.

Rachmat memaparkan data yaitu di sektor kesehatan, yang terinfeksi sudah 36 ribu, yang sembuh 13 ribu, yang meninggal 2 ribu. Di bidang ekonomi, kemiskinan meningkat bisa sampai 3.78 juta, pengangguran diprediksi naik 5.23 juta, yang kena PHK sampai Juni mencapai 3.05 juta, kriminalitas naik 11.8 % selama pandemi.

Sementara untuk pendapatan negara menurun Rp 472 Triliun, penghasilan masyarakat dan daya beli masyarakat juga menurun. Jika wabah makin menyebar, maka Indonesia masuk pada acute crisis yang tentu bisa lebih buruk situasinya. Ketahanan pangan pun terancam.

Ia berpesan agar semua elemen bangsa berusaha menjaga agar yang telah lalu jangan berulang. Harus introspeksi, mengapa Kita berada di tahap krisis?

Ia menuturkan, harus diakui, pemerintah kurang quick response saat Covid-19 masih menyebar di Wuhan, yakni saat potential issue.

Respon mulai tampak ke publik saat sudah ada kasus TKI di Singapura dan sejumlah WNI ABK kapal diberitakan terkena pada awal tahun.

Wajib masker pun baru muncul Maret 2020, kemudian ditegaskan lagi setelah Ratas Kabinet 5 April, saat itu sudah 2 ribu kasus dan 198 yang meninggal.

Policy social distancing sudah tepat untuk mengatasi dampak kesehatan dan ekonomi, tapi, harus didukung disiplin nasional.

Agar yang lalu tidak berulang maka semua pihak harus bekerja sama. Pemerintah harus meningkatkan koordinasinya.

Diharapkan tidak saling berpolemik di media. Polemik Gubernur DKI dengan para menteri, Gubernur Jatim dengan Walikota Surabaya, atau Pangdam dengan kepala daerah, jangan berulang.

Jika ada masalah diharapkan tidak langsung berstatement terbuka di depan publik (media), tapi, dialog empat mata antar pejabat.

Setiap pihak harus memahami tupoksi masing-masing. Akan menimbulkan polemik jika seorang pejabat militer yang mengkritik kepala daerah.

Polemik ini menandakan perlu dilakukan pembenahan pada strategi komunikasi.

Harus ada komunikasi dialogis antar pejabat. Harus ada one gate system of communication agar semua aparat tidak berstatement sendiri-sendiri sehingga masyarakat bingung.

Agar komunikasi bisa efektif, hilangkan ego-sektoral antar lembaga dan hilangkan kepentingan politik antar pejabat publik.

Perlu komunikasi edukatif berbasis budaya secara terus-menerus untuk menyadarkan masyarakat ikuti protokol kesehatan.

Pada situasi krisis ini, komunikasi edukatif jangan parsial, tetapi, harus bersamaan dengan komunikasi koersif. Dibutuhkan ketegasan menegakkan aturan dengan tetap berbasis budaya.

Masyarakat harus sadar mengikuti protokol kesehatan, saling gotong royong antar sesama. Sejumlah kampung Tangguh di Malang dengan lumbung pangannya patut didukung pemerintah.

“Media massa harus membantu mengedukasi masyarakat. Hindari hoaks dan berita provokatif yang membuat kekhawatiran masyarakat. Politisi perlu menghindarkan kegaduhan politik,” jelas Rachmat mengakhiri. (Had/Red)