Terkait Laporan Dugaan Penyebaran Hoax Sanusi, Gerbang Madani Pertanyakan Sikap Komisioner Bawaslu

Foto: Gerbang Madani pertanyakan statmen Bawaslu. (ist)

BACAMALANG.COM – Laporan tim hukum LaDub terhadap dugaan penyebaran hoaks oleh cabup paslon nomor 1 Sanusi ditolak Bawaslu Kabupaten Malang. Lebih tepatnya lagi, George Da Silva, selaku Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang.

Divisi Hukum Gerbang Madani pun mempertanyakan alasan penolakan ini. Sebab, dari sejumlah statemen di media, George menyebut laporan dari LaDub melebihi batas waktu sehingga ditolak.

Disebutkan, laporan melebihi tujuh hari dihitung hari pertama. “Setahu kami, semua laporan kepada Bawaslu harus dikaji dulu, tidak serta merta langsung ditolak,” kata Angga Racha Wijaya SH, Divisi Hukum Gerbang Madani. Terlebih proses pelaporan sudah dimulai semenjak tanggal 5 November lalu, namun terkendala proses administrasi yang diminta oleh Bawaslu terkait pelaporan tersebut.

Menurut Angga, mekanisme yang harusnya dilakukan bukan menolak laporan. Tapi menampung semua laporan pelanggaran untuk dikaji ada tidaknya unsur pelanggaran.

Setelah itu, baru Bawaslu mengumumkan hasil kajian terhadap laporan dugaan pelanggaran. Sehingga, Angga mengaku cukup kaget Bawaslu menolak laporan dari LaDub soal dugaan penyebaran berita hoaks yang dilakukan Cabup Petahana tersebut.

“Selain itu, penentuan apakah laporan memenuhi unsur pelanggaran atau tidak, bukannya harus dirapatkan bersama dengan seluruh komisioner untuk diplenokan. Baru dalam sidang pleno ditentukan diterima atau tidaknya laporan itu. Ada apa ini, kok seperti diputuskan sendiri, tambah Angga.

Sebelumnya, Penasehat Hukum Tim Pemenangan Ladub, Dahri Abdussalam melaporkan Sanusi ke Bawaslu dan Polres Malang. Karena, tim hukum Ladub menduga Sanusi menyebarkan berita hoaks lewat postingan di akun Instagram @abahsanusi.n1.

“Materi unggahannya bermuatan fitnah dan menyesatkan publik,” kata Dahri.

“Kami mendorong penegak hukum, dalam hal ini kepolisian untuk menegakkan aturan dan hukum yang berlaku, khususnya terkait UU ITE,” tutupnya. (yog/red)