14 Kecamatan di Kabupaten Malang Belum Lunas PBB-P2

Rapat Komisi II dengan Bapenda di kantor DPRD Kabupaten Malang (ist)

BACAMALANG.COM – Sebanyak 14 dari 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang belum melunasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) 2019.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Malang, Muslimin.

“Hasilnya mencengangkan. Dari 390 desa dan kelurahan itu baru 299 yang lunas, berarti yang 91 belum lunas. Dari 33 kecamatan, baru 19 yang lunas, 14 belum lunas. Dari 14 itu berarti sekitar 25 persen. Ini menjadi catatan kita,” ujar Muslimin, Kamis (13/2/2020).

Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi II kemudian berinisiatif menggelar rapat dengan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Diharapkan, nantinya PBB bisa terdongkrak.

“Hasil analisanya, bisa jadi di daerah urban itu kan banyak perumahan, itu bisa jadi ada yang beli rumah tapi tidak ditempati. Pak Purnadi (Kepala Bapenda) sudah kita suruh tindaklanjuti,” terangnya.

Dijelaskan Muslimin, ada 1.400 wajib pajak alias WP yang belum melunasi PBB. Bagi WP yang belum lunas, Komisi II merekomendasikan agar ada punishment yang diberikan.

“Jadi itu nanti yang belum lunas rumahnya dikasih stiker, seperti yang PKH itu kan di pilox. Kalau tanah yang belum lunas ya dikasih plang. Setelah ini akan ditindaklanjuti Bapenda. Ini harusnya jadi evaluasi bagi pemerintah daerah,” ungkap pria yang juga menjabat Sekretaris DPC PKB Kabupaten Malang itu. (mid/yog)