Sejak Tahun 2013, Petani Jeruk Selorejo Terus Berjuang

Lahan sewa yang dipermasalahkan petani jeruk dan Pemerintah Desa Selorejo (ist)

BACAMALANG.COM – Petani jeruk di Desa Selorejo, Kecamatan Dau masih memperjuangkan haknya terkait sewa menyewa lahan dengan pemerintah desa.

Kuasa Hukum Petani Jeruk, Wiwied Tuhu Prasetyanto SH menjelaskan duduk perkara sewa lahan tersebut hingga muncul riak antara petani dan pemerintah desa. Perkara ini bermula pada tahun 2013 lalu.

Kala itu, ada kesepakatan sewa antara petani dengan pemerintah desa untuk ditanami jeruk. Perlu dipahami bahwa ini adalah kontrak jangka panjang, sebab tanaman jeruk sendiri baru berbuah optimal setelah berusia 7 tahun.

“Jadi meski pembayaran dicicil tiap tahun, selama kurang lebih 7 tahun petani hanya merawat tanpa memetik hasil, nah sejak tahun 2013 ini petani yang merawat dan selalu membayar sewa belum menikmati hasil. Ternyata tahun 2020, petani tiba-tiba mau disuruh meninggalkan tanamannya, ini kan jelas menjadi tidak fair, sudah merawat tapi waktu mulai mau panen tanaman di ambil. Sehingga petani tentu saja melawan,” kata Wiwied, Jumat (15/1/2021).

Demi memperoleh haknya, petani jeruk akhirnya memilih menempuh jalur hukum. Petani mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Malang.

“Dan mesti dicatat, petani jeruk ini tidak bermaksud untuk memiliki tanah, tapi meminta agar kesepakatan tetap dilanjutkan, sebab petani sudah terlalu lama hanya mengurusi dan belum cukup menikmati hasil,” tegas Wiwied.

Wiwied pun menerangkan, naif apabila ada klaim petani bisa dipidanakan karena merawat dan mempertahankan tanaman jeruknya. Sedari awal juga sudah jelas perkara ini merupakan perikatan perdata dengan tujuan mendapatkan untung. Sementara hingga saat ini, petani belum mendapatkan untung. Sehingga menuntut untuk tetap melanjutkan kesepakatan hingga setidaknya mendapatkan untung.

“Perihal anggapan petani sudah untung miliaran rupiah, tudingan tersebut sangat tidak logis dan lemah secara matematis. Pasalnya, luas lahan sekitar 24 hektar dibagi sekitar seratusan petani yang menyewa. Dengan umur tanaman jeruk yang baru berbuah baik setelah 7 tahun, sangat tidak mungkin dari sejak menanam sekitar tahun 2013, sudah ada petani yang pendapatannya mencapai miliaran rupiah,” lanjut Wiwied.

Wiwied menyebutkan, dalam konteks sewa lahan ini, pemerintah desa justru lebih diuntungkan. “Dan yang jelas, desa sendiri dengan adanya penyewa malah telah banyak diuntungkan. Selain sekian lama tanahnya disewa meski belum menghasilkan, juga para petani penyewa ini telah dengan swadaya membuat akses jalan dan juga membuat saluran irigasi, jadi andaikan saja Kepala Desa Selorejo ini fair dan jujur dengan membuat APBDes, tentu dapat diketahui publik berapa pendapatan desa sebenarnya,” ucapnya.

Terakhir, Wiwied bilang, selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, maka obyek seharusnya berstatus quo. Artinya, tetap di kuasai oleh pihak yang terakhir menguasai. Terlebih tanaman jeruk ini memang riil ditanam petani dan jangan sampai tidak ada yg merawat karena bisa mati.

“Kami berharap dengan adanya sengketa ini, semua pihak dapat menahan diri untuk tidak berbuat anarkis, serta menghormati hukum. Dari pada obral statement picisan merasa banyak difitnah dan menuduh petani serakah telah untung miliaran, mending adakan rembug desa tentang bagaimana mengelola Desa Selorejo dengan harmonis dan mensejahterakan semuanya. Tunjukkan APBDes biar semua orang tahu dan ikut partisipasi meningkatkan pendapatan Desa, jangan sampai terjadi pengelolaan Desa model tiran,” Wiwied mengakhiri. (mid/yog)