KPU Kab. Malang Tetapkan 2.012.784 Pemilih dalam DPS Pilbup Malang

Foto: KPU Kabupaten Malang. (ist)

BACAMALANG.COM – Seiring semakin dekatnya jadwal Pilbup Malang, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Malang telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020.

Khilmi Arif, Komisioner KPU Kabupaten Malang Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mengatakan bahwa daftar pemilih yang telah ditetapkan dalam DPS ini merupakan hasil kerja KPU yang dibantu kawan-kawan badan adhoc mulai dari PPDP, PPS dan PPK.

“Kita memutakhirkan data hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu 2019 dengan cara mencocokkan dan meneliti data, bertemu langsung dengan pemilih kemudian menyusunnya dalam sistem informasi data pemilih (Sidalih) untuk menjadi DPS yang tertuang dalam formulir A.1-KWK,” tandas Khilmi.

Acara penetapan DPS dilangsungkan di gedung Graha Paripurna DPRD Kabupaten Malang Sabtu,12 September 2020. Dua juta lebih pemlih tersebut, tersebar di 33 Kecamatan, 390 Desa/Kelurahan dan 4.999 TPS.

Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan DPS itu diikuti oleh Bawaslu Kabupaten Malang, perwakilan Parpol, Panitian Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panwaslu Kecamatan.

Hadir pula Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur, Rochani dan lengkap lima Komisioner KPU Kabupaten Malang.

Perlu diketahui, lanjut Khilmi, pemutakhiran data pemilih masih akan berlanjut hingga pertengahan Oktober 2020. Pada tanggal 19 sd 28 September 2020, DPS akan diumumkan di Balai desa dan tempat strategis lainnya.

Pengumuman ini dimaksudkan agar masyarakat dapat melihat secara langsung nama-nama pemilih, jika terdapat anggota keluarga, masyarakat yang sudah memenuhi syarat namun belum masuk dalam DPS, maka saat itu masyarakat dapat memberi masukan, datang ke kantor Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kantor Desa/Kelurahan. Masukan tersebut disertai bukti autentik data kependudukan.

“Dengan demikian, prinsip melindungi hak pilih akan terjaga dan terlaksana dengan baik atas kerjasama dan keterlibatan semua unsur, elemen masyarakat baik sebagai pemilih maupun sebagai peserta pemilihan,” tutur Khilmi mengakhiri. (*/had)