Skema Vaksinasi Covid, Ini Catatan dr Umar

Foto: dr Umar Usman MM. (Ist)

BACAMALANG.COM – Kedatangan Vaksin Covid-19 di tanah air diharapkan membawa angin segar percepatan penuntasan pandemi Corona.

“Kita patut bersyukur karena vaksin telah datang. Selanjutnya bisa dipergunakan sesuai aturan dan prosedur. Kami berharap skema Vaksinasi menerapkan pola keadilan distributif, ” tandas Wakil Ketua Satgas Covid 19 NU Malang Raya, dr Umar Usman MM, Rabu (16/12/2020).

Keadilan Distributif

Pria yang juga Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang ini mengungkapkan, Pemerintah tak bisa menggratiskan vaksin Covid-19 karena persoalan anggaran.

Ia mengatakan Indonesia dan sejumlah negara berkembang lainnya memiliki kapasitas fiskal terbatas, bahkan di saat tak terjadi krisis.

Ia menuturkan, jika pemerintah memaksakan untuk membayar seluruh vaksin, justru bebannya akan sangat berat.

Apabila beban keuangan berat, defisit akan semakin besar. “Apabila itu terjadi, sentimen investor dan pasar keuangan akan bergejolak. Dampaknya adalah investasi turun, sentimen global menurun,” urai pria alumnus Universitas Airlangga ini.

Jika pemerintah sepakat untuk memberi vaksin gratis pada semua warga, hal itu juga bisa berdampak pada dana yang dikucurkan pemerintah untuk bantuan sosial bagi warga yang membutuhkan.

Ia mengatakan secara kebijakan publik, sudah tepat bagi pemerintah untuk menetapkan vaksin mandiri bagi orang yang mampu atau kelas menengah atas.

“Ini sudah memenuhi asas keadilan distributif. Yang perlu dilakukan, adalah mengkalkulasi kembali skema pembiayaan vaksin, berapa persen warga yang harus membayar sendiri dan yang berhak menerima subsidi,” tukasnya.

Antisipasi Komersialisasi Vaksin

Adapun untuk mengantisipasi terjadinya komersialisasi vaksin di pasaran, dr Umar mengatakan harga vaksin akan ditetapkan oleh pemerintah dengan melibatkan banyak lembaga, seperti Kemenkes hingga lembaga pengadaan.

Pemesanan hingga pemberian vaksin akan tercatat dalam sistem. Masyarakat yang mandiri, mereka melakukan pre-order, bisa lewat aplikasi, website, bisa juga walk in. Mereka ketika sudah mulai daftar, sudah diketahui jumlah vaksin dan sebagainya, sudah ada harga, mereka akan ditentukan nomor antrean, kapan disuntik, dan lokasi vaksinasi dimana.

“Mereka sudah dapat nomor vaksin berapa. Ada QR codenya. Ini antisipasi adanya vaksin palsu,” kata dr Umar.

Lima Golongan Prioritas

Ada sebanyak 107 juta penduduk kelompok prioritas yang menjadi target pemerintah untuk penyuntikan vaksin.

Dari jumlah itu, 32 juta orang gratis dan 75 juta orang harus membayar untuk mendapatkan vaksin. Selain itu ada 5 kelompok masyarakat yang menjadi sasaran prioritas vaksinasi Covid-19.

Pertama, petugas medis, paramedis contact tracing, TNI/Polri, dan aparat hukum sebanyak 3.497.737 orang.

Kedua, tokoh agama/masyarakat, perangkat daerah (kecamatan, desa, RT/RW), dan sebagian pelaku ekonomi sebanyak 5.624.0106 orang.

Ketiga, guru/tenaga pendidik dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi 4.361.197 orang.

Keempat, aparatur pemerintah (pusat, daerah, dan legislatif) sebanyak 2.305.689 orang.

Dan kelima, peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) sejumlah 86.622.867 orang. Masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya hingga 57.548.500 orang.

Sisir APBN Vaksin Gratis

Pemerintah Indonesia selayaknya menyisir kembali pos-pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 demi memberikan vaksin gratis pada warga, di tengah kekhawatiran sejumlah pihak akan terjadinya komersialisasi vaksin.

Pemerintah bisa memberikan vaksin secara cuma-cuma pada warga, yaitu dengan melakukan realokasi sejumlah anggaran APBN 2021.

Hal ini dilandasi alasan terdapat kenaikan signifikan pada anggaran sejumlah kementerian dan lembaga.

Misalnya, anggaran infrastruktur yang di 2020 mungkin sekitar Rp 80 triliun naik menjadi RP 149,8 triliun. Anggaran keamanan naik juga. Penambahan drastis di 2021 itu bisa dirasionalkan.

Dengan mengestimasi harga vaksin untuk satu orang adalah sekitar Rp 450.000, jika dihitung, pemerintah bisa memberi vaksinasi gratis pada sekitar 160 juta orang dengan menggelontorkan sekitar Rp 145 triliun. Saat ini, pemerintah baru menganggarkan sekitar Rp 60 triliun untuk program vaksinasi.

“Anggaran untuk vaksinasi bisa dicapai dengan realokasi anggaran tahun 2021 juga penggunaan dana sisa Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 tahun ini, yang hingga awal Desember baru terserap sekitar 63 persen,” tutup dr Umar Usman MM mengakhiri. (had)