Hindari Penularan Corona Di SMK, LEKAS Minta Kebijakan Social Distance Dijalankan

Foto : Direktur Lembaga Kajian Strategis (LEKAS) Didit Kurnianto. (ist)

BACAMALANG.COM – Berprinsip demi melindungi siswa didik SMK dari paparan Corona yang masih menjalani sekolah meski kebijakan Social ditetapkan, maka Lembaga Kajian Strategis (LEKAS) minta kebijakan tersebut dijalankan oleh kepala sekolah (SMK).

“Kami menilai perlu dilakukan perlindungan nyawa dari siswa didik dari paparan virus Corona. Karena dari pantauan kami pada hari pertama himbauan Social Distance beberapa SMK di Jatim masih melakukan kegiatan sekolah,” tegas Direktur LEKAS Didit Kurnianto, Senin (16/3/2020).

Didit menuturkan, kebijakan Social Distance tak mampu hindarkan anak SMK praktek kerja dengan virus Corona.

Seperti diketahui, hari Ini Pemerintah RI lewat Presiden Jokowi sesuai UU No. 6/2018 sudah mengeluarkan kebijakan untuk
mengantisipasi penyebaran Covid 19 lewat pendekatan Social Distance.

Salah satunya adalah menegaskan bahwa anak-anak sekolah untuk 14 hari ke depan belajar di rumah.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar
Parawansa pun merespon kegentingan yang sama dengan meliburkan semua murid sekolah di semua tingkatan.

Kecuali siswa SMU, MA, MAK dan SMK kelas XII yang sedang mengikuti Ujian Nasional (UN).

“Akan tetapi berdasar pantauan di lapangan hari ini, masih ditemui banyak dari siswa yang praktek kerja lapangan (PKL) masih menjalankan kewajiban untuk praktek kerja,” urai alumnus Fakultas Ilmu Sosial Politik Program Studi Politik Angkatan 91 itu.

Pria mantan aktifis reformasi 98 ini menjelaskan, meski bertentangan, siswa PKL tersebut tidak bisa berbuat banyak untuk bisa terhindar dari kemungkinan paparan virus Covid 19, dikarenakan pelaku industri tempat mereka kerja praktek yang merupakan mitra sekolah, masih belum meliburkan siswa-siswa tersebut akibat belum keluarnya surat resmi dari sekolah untuk penghentian sementara kerja praktek.

Sementara sekolah sendiri, menunggu instruksi resmi dari jenjang di atasnya. Ini menjadikan anak-anak siswa

PKL dalam posisi sangat rentan paparan virus Corona, karena mereka harus berada dalam kelompok besar orang-orang yang asing dari berbagai negara atau daerah apabila praktek di hotel sebagai contoh.

Akibat hanya masalah administrasi dan koordinasi yang berujung sepucuk surat resmi, nasib kesehatan dan bahkan nyawa anak-anak ini sebagai taruhannya.

Sudah barang tentu ini tidak bisa dipandang sepele manakala menyangkut nyawa anak-anak. Dalam pandangan kami, ketidak jelasan dan ketegasan kebijakan yang bersifat genting sekaligus penting ini mencerminkan belum solidnya satu komando yang tegas dan jelas
di wilayah pengambil keputusan.

Sudah seharusnya mengingat kepentingan dan kegentingan, penekanan kecepatan eksekusi lewat satu komando pengambilan keputusan adalah hal yang sangat mutlak untuk
dilakukan.

Masih juga ditemui disini dalam level Kadisdik di salah satu kabupaten di Jawa Timur yang masih belum juga mengeksekusi kebijakan Presiden sekaligus Gubernur saat itu juga, dengan alasan bahwa pimpinannya adalah Bupati.

Ini jelas bukan alasan yang dapat diterima dalam konteks apapun. Para pengambil keputusan tersebut haruslah dalam satu komando, satu sikap, satu suara, satu keputusan, dalam fokus utama untuk penanggulangan kegentingan ini.

Seluruh aparat dan jajaran pemerintahan disini harus difokuskan untuk secepatnya menangani situasi ini.

Bahkan seluruh anggaran darurat semisal tanggap bencana, mesti stand by untuk mendukung penuh ini.

“Semisal terjadi panic buying, akan siap untuk dukungan ketersediaan sembako. Siap untuk menjamin pasokan hand sanitizer manakala kelangkaan terjadi. Kita harus
siap, siapapun kita, dimanapun kita, bagaimanapun kita,” pungkas Didit Kurnianto. (had)