Mantan Aktivis 98 Pertanyakan Biaya Administrasi PDAM Kabupaten Malang

Foto: Bukti Pembayaran PDAM Kabupaten Malang. (ist)

BACAMALANG.COM –  Alfianto, warga Desa Ngijo Kecamatan Karangploso dibuat kecewa atas pemberlakuan biaya administrasi yang dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Malang .

Mantan aktivis 1998 ini mengaku mengeluhkan terkait biaya tambahan di bukti pembayaran PDAM sebesar Rp 12.500,-. Seharusnya, terang dia, nilai pembayaran itu sudah masuk dalam hitungan. Namun anehnya, masih ada biaya tambahan .

Menuruntya, besaran biaya tambahan ini cukup fantatis dalam perbulan jika dikalikan 135.000 pelanggan se-Kabupaten Malang. Yakni sekitar Rp 1.687.500.000.

Belum lagi, tandas dia, pelayanan terkadang tidak sesuai harapan. Sehingga dirinya dan warga sekitar kecewa, dan tidak menutup kemungkinan kecamatan lain juga bernasib sama.

“Saya minta kejelasan uangnya itu dikemanakan, seharusnya dikembalikan untuk memperbaiki pelayanan karena nilainya cukup besar,” ungkanya.

Untuk itu, pihaknya meminta PDAM Kabupaten Malang bersikap transparan terkait hal tersebut.

“Administrasi itu alokasinya buat siapa dan buat apa, itu dulu yang ditanyakan. Terus nilainya berapa selama ini, dan anehnya ada pemberlakuan denda pertama Rp 3.350,- rupiah serta denda kedua Rp 2500,-. Kalau kita bayar ke pihak lain seperti  Indomart ada administrasi wajar atau ke toko outlet, kita bayar kadang di cabang PDAM kecamatan aja dikenai biaya,”tegaanya .

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Utama PDAM Kabupaten Malang M. Samsul menjelaskan , bahwa terkait ada biaya administrasi sebesar Rp 12.500 bagi pelanggan PDAM sudah disosialisasikan.

“Dalam unsur di dalam rekening itu ada harga air, biaya pemeliharaan, di tambah admin kalo bayarnya di PPOB. Bila (keterangan, red.) masih kurang, koordinasi  sama humas PDAM,” ujar Samsul.

Sementara itu, Humas PDAM Kabupaten Malang Wahyoe Dharmawan menambahkan , bahwa pemberlakukan biaya administrasi Rp 12.500,- tersebut sesuai dengan surat direksi nomer 1 tahun 2020 tentang penyesuaian jasa administrasi, yang cantolannya juga ada di peraturan Kemendagri dan Perbup.

“Ya memang beda besarannya dengan biaya di gerai toko modern,  karena ada beberapa parameter yang berbeda  sehingga ditemukan besarannya, dan secara hukum sudah ada konsideran sebagai cantolan,” tegasnya. (yon/red)