Tower Berdiri Tanpa Izin, Diskominfo Kabupaten Malang Jelaskan Prosedur

Tower yang sudah didirikan tapi belum memiliki izin (kanan) di area belakang Islamic Center Kepanjen (Dhimas)

BACAMALANG.COM – Persoalan pendirian tower base transceiver station atau disingkat BTS di belakang area Islamic Center Kabupaten Malang, Jalan Trunojoyo Kepanjen, terus berlanjut.

Diketahui, di belakang area Islamic Center terdapat dua tower yang telah berdiri menjulang. Satu tower telah habis izinnya pada 2016. Sedangkan, satunya lagi sudah berdiri, namun izinnya belum lengkap.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, Aniswaty Aziz menjelaskan bahwa ada sejumlah standar operasional prosedur atau SOP yang harus dipenuhi sebelum mendirikan tower BTS.

“Pertama itu harus ada site plan-nya. Rekom site plan itu dari Diskominfo. Terus KRK dari Cipta Karya. Baru ke Perizinan untuk IMB,” kata Anis, Rabu (18/3/2020).

Soal tower BTS yang sudah berdiri di belakang area Islamic Center namun belum ada izin IMB-nya, Anis menyebutkan, bahwa hal itu memang menyalahi aturan. Dan yang berhak menindak pelanggaran itu adalah Satpol PP.

“Kalau ada seperti itu kita katakan temuan. Kalau izinnya belum ada tapi sudah berdiri, kita katakan temuan. Dan kita laporannya ke Satpol PP,” terangnya.

Beberapa waktu lalu diberitakan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malang membenarkan jika salah satu tower yang ada di belakang area Islamic Center belum mengantongi izin.

Hal ini diutarakan Kepala DPMPTSP Kabupaten Malang, Subur Hutagalung, Rabu (5/2/2020).

“(Satu tower) belum ada izin. Tiba-tiba kan sudah berdiri itu, kalau malam ada kelap-kelip lampu towernya. Kalau yang depannya sudah habis 2016 lalu,” katanya.

Menurut Subur, tower yang tanpa dilengkapi izin itu sudah berdiri sejak sekitar tiga bulan lalu.

“Seharusnya kan ada rekomnya dari Diskominfo, terus kita keluarkan izinnya. Tapi ini belum ada izin,” ungkapnya.

Ditambahkannya, pihaknya tidak bisa melakukan tindakan atas berdirinya tower tak berizin tersebut. Subur menjelaskan, penindakan itu merupakan tugas Satpol PP.

“Seharusnya ya Satpol PP yang melakukan tindakan. Kalau itu sudah berdiri, tapi belum izin, kan ada instansi yang menegakkan Perda. Ya mungkin Satpol PP ada protap-protap yang harus dijalankan,” terangnya.

Mantan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Malang ini pun mengungkapkan, apa yang dilakukan pemilik tower memang menyalahi aturan. Dia menyayangkan hal tersebut.

“Kan seharusnya kalau izin itu dipenuhi dulu. Baru didirikan,” pungkasnya. (mid/yog)