Dewan Kesenian, Perkumpulan atau Lembaga Non Struktural

Caption : Pietra dan M. Anwar. (ist)

Oleh : Pietra Widiadi & Muhamad Anwar

Berkesenian adalah berkebudayaan, berkebudayaan tidak hanya berkesenian. Ini adalah dasar yang harus dipahami oleh setiap insan warga dari NKRI. Ini tentu merujuk pada UU no 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Terkait dengan UU sendiri, ini tak lepas dari dasar hukum kalau-kalau Negara (baca Pemerintah) mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan visi dan misi kebudayaan dari Lembaga yang menyebut dirinya bagian dari berkembangnya budaya bangsa ini.

Lebih jauh sebenarnya, berkebudayaan adalah meletakkan dasar yang hakiki dalam membentuk karakter, bernorma sosial dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh adalah pada masyarakat Nusantara yang gemah ripah loh jinawi ini, sudah sangat paham bagaimana mengelola dan memelihara air sehingga disana ada istilah jaga tirto; pawang air, atau yang cukup happening adalah Subak di Bali. Itu adalah puncak berkebudayaan negeri ini.

Sistem atau norma itu, makin terkikis dan kemudian diserahkan pada pendekatan teknokrasi pemerintahan yang lebih luas kepada PU (Pekerjaan Umum). Ini seperti mengecilkan peran yang sudah ada, dengan perubahan itu maka pengatur air adalah PU itu sendiri dan kemudian dengan adanya fasilitas pertanian dengan pengairan yang teknis, pendekatan budaya lokal seolah terhenti.

Berkaca dari sana, coba kita lihat tentang keberadaan Dewan Kesenian yang berkedudukan di Kota/Kabupaten dan atau Provinsi. Dewan Kesenian yang berkedudukan di daerah provinsi, kabupaten/kota, dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Daerah dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5a Tahun 1993. Dari indikasi ini jelas bahwa Pemerintah memberikan posisi yang sudah jelas pada Dewan Kesenian ini, menjadi bagian yang utuh dalam kepemerintahan.

Merujuk pada perubahan wajah ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi konstitusi, seperti yang dikemukakan Denny Indrayana dalam bukunya Negara Antara Ada dan Tiada (2008) adalah lahirnya lembaga negara penunjang atau lembaga non-struktural yang dalam istilah literatur asing state auxiliary agencies atau independent regulatory agencies. Lembaga non struktural menggunakan nomenklatur dewan, badan, lembaga, komisi negara, dan bahkan ada yang bersifat ad hoc sebagai satuan tugas atau komite.

Lembaga non struktural (LNS) adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Dan dalam hal ini, kedudukan Dewan Kesenian adalah bagian yang tak terpisahkan dalam teknokrasi pemerintahan yang dalam hal tertentu berhak atas alokasi pendanaan dari APBN/APBD. Lebih-lebih apabila merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5a Tahun 1993.

DK bukan Perkumpulan

Dari cara pandang diatas jelas bahwa kedudukan DK adalah Lembaga non-strutural dalam pemerintah. Bukan Lembaga lain yang diwadahi dalam UU keormasan atau UU Yayasan. Namun pada nyataannya, Sebagian dari DK yang ada di Indonesia ini, melegalisasikan diri dalam bentuk Perkumpulan. Ini dapat dilihat, seperti DK Kabupaten Bogor, DK Kabupaten Tanah Bumbu dan atau DK Jawa Timur.

Dalam kedudukan sebagai lembaga yang secara struktural merupakan perangkat daerah dan pembentukannya seharusnya diatur dengan perda, juga terdapat lembaga non struktural.

Lembaga non struktural dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu (spesifik) akan tetapi terkait dengan tugas fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Ia merupakan bukan perangkat daerah, namun fasilitasi LNS dilakukan oleh perangkat daerah dan pembiayaannya dari APBD atau sumber lain yang sah.

Salah satu contoh adalah DKKB (Dewan Kesenian Kota Batu) yang dibentuk dengan SK Walikota Batu No 188.45/177/KEP/422.012/2016. Disini jelas bahwa DKKB adalah lembaga non struktural. Dan tidak dibentuk berdasarkan Kenotariatan (notaris) yang seperti kedudukan Yayasan/Perkumpulan atau Keormasan.

Posisi DKKB ini, sangat dibutuhkan, karena tugas dan fungsi Pemerintah Daerah di bidang kesenian dan kebudayaan harus didukung dan dilaksanakan oleh suatu lembaga independen.

Lembaga non struktural yang ada dibentuk melalui undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Di tingkat provinsi bisa melalui Pergub, demikian juga di tingkat kota/kabupaten.

Dalam kasus DKKB ini misalnya, pada prakteknya diperlakukan sebagai Perkumpulan/Ormas karena dalam pelaksanaan kegiatan diberikan Dana Hibah oleh Pemerintah Kota Batu, melalui OPD Dinas Pariwisata.

Pendekatan seperti ini, sebenarnya menyalahi aturan. Terkait dengan penggunaan anggaran dari Pemerintah, selayaknya dapat diperiksa oleh BPK(P) selaku badan pelaksanaan audit internal Pemerintah. Kejadian agak mencengangkan adalah pada saat DKKB mendapatkan hibah yang jatuh pada tgl 20 Desember pada tahun 2020 yang lalu.

Dari gambaran ini, jelas dan tegas, ini adalah sebuah kekeliruan yang sangat fatal. Sebagai organ, atau perangkat Pemerintah tetapi diberikan dana hibah diperlakukan seperti Yayasan/Ormas atau LSM. Dan berkaca pada beberapa contoh lainnya di daerah lainnya diatas, selayaknya ada pembenahan pandangan dan legalitas hukum supaya dalam pengembangan berkebudayaan atau kalau merujuk pada UU 5/2017 tidak salah kaprah.

Seolah-olah ini adalah urusan dari warga masyarakat itu sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah. Meski dalam paradigma pembangunan pada dasarnya ada 3 pilar pemerintahan yang menopang, yaitu Pemerintah, Pelaku Swasta dan Masyarakat SIpil yang Terorganisir.

(Penulis : Pietra Widiadi, Fasilitator DKKB, dan M. Anwar, Litbang DKKB). (*)