Syarat Efektif PSBB, Begini Kata Ketua PC NU Kab. Malang

Foto: dr. Umar Usman. (ist).

BACAMALANG.COM – Ketua PC NU Kabupaten Malang dr Umar Usman menilai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di Malang Raya akan berjalan efektif jika dibarengi oleh kedisiplinan tinggi, ketegasan sanksi dan pemberian bantuan secara kontinyu dan merata.

“Semoga PSBB berjalan efektif dan optimal. Agar sesuai target selayaknya dibarengi kedisiplinan tinggi, ketegasan sanksi dan jaminan pemberian bantuan terdampak secara merata,” tegas dr. Umar Usman, Senin (18/5/2020).

Sekilas informasi, Gubernur Jawa Timur sudah menetapkan bahwa PSBB Malang Raya berlaku secara efektif mulai Minggu 17 Mei 2020.

Dalam keterangannya, ditetapkannya PSBB .diharapkan bisa mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia. Khususnya di Malang Raya, Jawa Timur.

PSBB diharapkan bisa mengurangi, mencegah dan menghentikan penyebaran Covid-19.

Sebagai wujud dukungan, ketiga Pemda Malang Raya telah melakukan persiapan dengan baik.

Baik teknis peraturan maupun fasilitas pendukungnya seperti anggaran dan personil cek poin.

Peraturan Wali Kota (Perwali) maupun Peraturan Bupati (Perbup) juga tuntas dan disinkronkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub).

Mengutip dokumen Kesiapan PSBB Malang Raya terbitan Pemprov Jatim bertanggal Kamis 14 Mei 2020.

Beberapa poin disebutkan Malang Raya sudah siap menerapkan PSBB dengan cara yaitu membuat sistem ganjil genap di beberapa pasar dan adanya safe house berbasis desa di Kabupaten Malang.

Selanjutnya kebijakan gotong royong skala besar melawan Covid-19 dari grasroot.

Salah satunya menginisiasi adanya kampung tangguh dengan beberapa visi dan misi.

Diantaranya tangguh kesehatan, tangguh keamanan dan ketertiban, tangguh budaya, tangguh psikologi, tangguh logistik, tangguh SDM dan tangguh informasi.

“Pada prinsipnya hal ini sama dengan skema yang saya ajukan. Yakni ketahanan imun, iman, pangan dan finansial,” terang Umar Usman.

Kesiapan “Amunisi”

Seperti diketahui, agar PSBB efektif, Gubernur juga menggelontor amunisi agar berjalan sesuai target.

 Sejak pengusulan, kajian epidemiologi, hingga penetapan Menkes soal pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Malang Raya, Gubernur turut mengawal dengan serius.

Menurutnya, banyak ide terlahir di Malang Raya karena kegotong- royongan sangat luar biasa, mulai dari RT membentuk kampung tangguh Covid, lurah, camat, Bupati/Walikota, hingga akademisi dan aparat penegak hukum kompak.

Role model perlawanan terhadap Covid muncul dari individu masyarakat, comunal dan para aparatur pemerintah terlahir di Malang Raya, meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu.

Sebelum penerapan PSBB amunisi digelontor ke Malang Raya. Baik dari sisi preventif, promotif, kuratif, tracing hingga dampak sosial ekonomi disiapkan matang.

Dilakukan droping bantuan Alat Pelindung Diri (APD) terdiri dari hazmat, kacamata google, hand sanitizer, masker medis, rapid test, senilai total Rp 7,498 miliar lebih.

Untuk memenuhi kebutuhan pangan selama PSBB disediakan dapur umum. Ada 5 titik dengan nilai bahan sembako Rp 636,8 juta.

Untuk droping bantuan sembako total senilai Rp 569,6 juta, jaring pengaman sosial total senilai Rp 42 miliar, dan bantuan suplemen bansos senilai Rp 8,261 miliar lebih.

Sehingga total APD, sembako, dapur umum, JPS dan suplemen yang digelontor ke Malang Raya saat PSBB senilai Rp 58,966,740 miliar.

“Selama PSBB diharapkan amunisi dari pemprov, pemkab dan donatur lainnya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari warga terdampak,” tegas pria yang juga ikut kontestasi Pilbup Malang ini.

*Ragam Bantuan

Untuk APD bantuan didrop ke RS rujukan di Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu. Untuk paket sembako yang dibagikan ke tiga kota ada 50.018 paket sembako dengan per paket isi beras, gula, mi instan, minyak goreng, telur, masker, dan hand sanitizer senilai Rp 178 ribu, senilai Rp 8,903,204 miliar.

5 titik dapur umum Pemprov, di Mardivif 2 Kostrad, Makodim 0818, Posko BPBD, Rindam V, dan Batu senilai Rp 364,8 juta. Dapur umum, untuk tiga daerah, Rp 636,8 juta.

Sementara JPS, ada Rp 42 miliar itu diberikan kepada 70.000 keluarga penerima manfaat, sedangkan BPNT suplement Rp 8,261,7 miliar terdiri dari Kota Batu 2.240 kpm atau Rp 672 miliar, untuk Kota Malang ada 4.538 kpm, Rp 1,361,4 miliar dan sisanya Kabupaten Malang, 20.761 kpm senilai Rp 6,228,3 miliar.

“Dari bantuan tersebut semoga bisa terwujud ketahanan finansial dan pangan. Dua variabel lain penentu efektif PSBB adalah kedisiplinan warga dan pemberian sanksi tegas kepada yang melanggar aturan,” pungkas dr Umar Usman. (had)