Vaksinasi, Butuh Perencanaan Strategi Komunikasi Seksama

Foto: Pia Wulandari. (ist)

BACAMALANG.COM – Agar berhasil dalam pelaksanaan vaksinasi nasional, maka perlu program sosialisasi dibuat dengan perencanaan strategi komunikasi yang seksama. Hal ini dikatakan Pakar Komunikasi dan Manajemen Krisis Universitas Brawijaya, Maulina Pia Wulandari, Ph.D, Selasa (19/1/2021).

“Sosialisasi dinyatakan berhasil jika sebagian besar masyarakat paham tentang vaksin tersebut dan bersedia melakukan vaksinasi secara sukarela. Agar berhasil, program sosialisasi itu harus dibuat dengan perencanaan strategi komunikasi yang seksama,” tandas Pia.

Sekilas informasi, program vaksinasi Covid-19 resmi dimulai Rabu (13/1/2021) kemarin ditandai dengan Presiden Joko Widodo sebagai penerima vaksin pertama kali di Indonesia.

Namun, program ini masih menuai pro dan kontra di masyarakat. Ada masyarakat yang setuju dan mendukung program vaksinasi, tetapi tak sedikit masyarakat yang masih takut divaksin dan ada pula yang meragukan kualitas vaksin.

Edukasi Efektif

Keragu-raguan masyarakat ini wajar karena menurut Pia sosialisasi dan edukasi tentang vaksin kepada masyarakat masih kurang efektif.

“Masih banyak ketidakpastian (uncertainty) yang dijelaskan kepada masyarakat misalnya penjelasan detail tentang produk vaksin yang diberikan masyarakat, apakah ada perbedaan jenis vaksin yang diberikan ke masyarakat, apakah vaksin yang diberikan ke Presiden sama dengan yang diberikan ke masyarakat, bagaimana uji klinis, apa efek samping dari vaksin itu mulai dari yang ringan hingga yg berat, bagaimana proses pemberian vaksin kepada masyarakat,” urai Pia.

Kurangnya informasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat membuat kondisi yang tidak jelas dan tidak pasti ini semakin menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Akibatnya, masyarakat mencari informasi sendiri dari sumber informasi yang belum tentu dipercaya untuk mengurangi ketidakpastian atau disebut dengan negentropi.

Disinilah hoax akan bermunculan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan ingin membuat suasana lebih kacau karena para pembuat hoax tahu bahwa Pemerintah belum mampu mengurangi ketidakpastian dan memenuhi tingkat kecukupan informasi masyarakat (level of informasi adequacy).

6 Point

Pertama, Pemerintah harus menggali berbagai pertanyaan yang muncul dari masyarakat dan kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagai “key messages” atau pesan kunci.

Kedua, Pemerintah harus memiliki tujuan yang jelas apa yang ingin dicapai dalam program kampanye dan sosialisasi tersebut.

Ketiga, Pemerintah harus melihat dan mengidentifikasi segala macam masalah yang terjadi di masyarakat tentang isu vaksin ini dan masalah-masalah spesifik yang mungkin timbul di dalam program kampanye dan sosialisasi.

Keempat, Pemerintah harus benar-benar memahami dan mengklasifikasi target audience yang memiliki beragam karakter, latar belakang, dan tersebar di berbagai macam lokasi agar dapat membuat program-program kampanye dan sosialisasi yang berbeda-beda sesuai dengan karakter, latar belakang, dan lokasi target audiencenya.

Kelima, Pemerintah harus benar-benar cermat dan bijak dalam mengajak “allies” (mitra/sekutu) dan “participating group” yang akan membantu Pemerintah dalam program kampanye dan sosialisasi tersebut baik sebagai juru kampanye, media kampanye, dan peran-peran lainnya.

Terakhir, Pemerintah harus mengupayakan penggunakaan semua media komunikasi yang ada saat ini seperti media komunikasi tatap muka, media massa konvensional dan media online, serta dengan berbagai alat pemasaran sosial yang disesuaikan dengan target audiencenya.

Pemerintah bertanggung jawab sebagai perencana, pelaksana, dan komunikator dalam program kampanye dan sosialisasi vaksin ini. Namun demikian, Pemerintah tidak bisa berjalan sendirian.

Perlu Libatkan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat (civil engagement) juga sangat diperlukan agar program kampanye dan sosialisasi ini bisa berjalan sesuai yang diharapkan.

Industri media baik media massa konvensional maupun digital, para tokoh masyarakat, pemimpin agama dan adat, influencers, perguruan tinggi, institusi pendidikan hingga level masyarakat yang terkecil yaitu keluarga harus dilibatkan.

“Proses komunikasi bisa berjalan dengan baik jika semua unsur-unsur komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran komunikasi, komunikan, gangguan dan umpan balik bisa berjalan dengan baik sesuai porsinya masing-masing,” pungkas Pia. (*/had)