Daftarkan Gugatan ke PN Malang, terkait Sengketa Tanah di The Rich Sasando

Foto: Tio Mariana Sitanggang SH, selaku kuasa hukum dari Roy Rafidianta. (yog)

BACAMALANG.COM – Roy Rafidianta, warga Pondok Blimbing Indah, Kota Malang secara resmi menggugat Lilik Suprapti terkait sengketa tanah yang lokasinya masuk dalam lahan perumahan perumahan The Rich Sasando. Gugatan perihal dugaan Wanprestasi ini, telah terdaftar di Pengadilan Negeri dengan nomor 113/Pdt.G/2020/PN MLG.

“Kami telah mengajukan gugatan terhadap objek sengketa terkait dengan perjanjian akan adanya suatu perjanjian jual beli antara Pak R (Roy) dengan Ibu L (Lilik). Diantara keduanya, sebelumnya telah ada kesepakatan jual beli yang memang harus dipenuhi para pihak,” kata Tio Mariana Sitanggang SH, selaku kuasa hukum dari Roy Rafidianta, Selasa (19/5/2020).

Dalam isi perjanjian yang dilakukan pada 20 Januari 2017, salah satunya poinnya adalah kesepakatan bahwa Lilik diwajibkan untuk mengurus surat keterangan waris. Hal ini dikarenakan sertifikat 2 bidang tanah masing-masing seluas 193 m2 dan 186 m2 itu masih atas nama suaminya.

“Dituangkan juga item-item (perjanjian) tata cara pembayaran yang memang menjadi kewajiban R untuk membayar kepada L. Apabila keterangan waris sudah keluar, maka akan dilakukan pengukuran
dan R akan membayar ikatan jual-beli Rp 50 juta, dari nilai total Rp 4,2 milyar, dengan sisanya dibayar 6 kali.

Beberapa waktu kemudian, Roy melakukan teguran tertulis karena Lilik dianggap mengulur waktu kepengurusan surat keterangan waris. Naasnya, Roy kemudian mengetahui jika Lilik telah mengalihkan dan menjual tanahnya kepada pihak perumahan The Rich Sasando. 

“Apabila dibatalkan, harusnya melalui keputusan pengadilan dan langkah tersebut belum pernah dilakukan. Sudah diberikan tanda tanda jadi atas kesepakatan tersebut Rp 3 juta. Ini bukan tentang nilai uangnya, namun ada upaya mengingkari kesepakatan atau wanprestasi. Makanya klien kami melakukan upaya hukum,” tandas Tio.

Ia pun berharap, adanya pengajuan gugatan ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab penjual sehingga bisa membatalkan perjanjian jual-beli beli dengan pihak lain. “Karena seharusnya calon pihak perumahan menelusuri, atau bertanya tentang status tanah itu kepada penjual terlebih dahulu agar tidak terjadi cacat hukum,” jelasnya.

Selain itu, dinas terkait juga harus menangguhkan terlebih dahulu segala proses peralihan hak obyek sengketa secara formal yang diproses dan diajukan oleh perumahan The Rich Sasando. “Ketika obyek bermasalah, maka pengurusan ijin site plan harus ditunda dulu oleh Dinas Perijinan. Kami juga memasukkan dinas terkait selaku turut tergugat,” pungkasnya. (yog/red)