Relokasi Pedagang Kios Arjosari, Dishub Kota Malang Terkesan Cuci Tangan

Foto: LBH 19.lll Kota Malang, saat mendampingi para pedagang Terminal Arjosari. (ist)

BACAMALANG.COM – Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pengelolaan Prasarana Perhubungan (P3) Terminal Arjosari, Linda Sibarani sebagai wakil dari Dinas perhubungan Kota Malang, membuka sekaligus memimpin acara pertemuan dalam rangka rembuk atau mediasi bersama dengan puluhan pedagang Kios Terminal Arjosari.

Acara berlangsung di kantor UPT Terminal Arjosari, atas undangan dari Dinas Perhubungan Kota Malang, Jumat (21/2/2020).

Para undangan yang terdiri dari puluhan anggota pedagang Kios Terminal Arjosari, turut di dampingi oleh Tim dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH)19.III Kota Malang.

Dalam ulasan yang disampaikan Linda, terkait apa yang menjadi persoalan yang di keluhkan dari para pedagang kios terminal arjosari tersebut, bahwa para pedagang kios di Terminal saat ini tengah meminta kejelasan pada Dishub, tekait status “Relokasi sementara”.

Namun, hingga sampai saat ini sudah sembilan tahun, sejak tahun 2011 silam, namun tidak ada kejelasan dari Dishub.

Padahal, menurut para pedagang kios bahwa di area tempat relokasi itu jauh dari pengunjung, dan kiosnya tidak memadai, juga akses jalannya tidak ada penumpang. Sehingga, dagangan atau warungnya tidak laku.

“Kami para pedagang yang berjumlah 18 orang disini, masing-masing sudah dimintai biaya sewa per kios sebesar Rp 2,750. Itu belum termasuk retribusi lainya,” kata Husain Sidik, selaku kordinator pedagang kios terminal arjosari kepada awak media.

Menyoal hal itu, Dinas Perhubungan Kota Malang yang sebelumnya juga telah menerima surat aduan dari warga pedagang melalui LBH 19.III Malang.

“Dinas perhubungan Kota Malang ikut membantu mengundang para pedagang. Salah satunya untuk rembuk mencari solusi yang terbaik, sekaligus juga untuk mendata dan mencocokkan sesuai dengan data base yang ada pada kami,” terang Linda Sibarani.

Dikatakan Linda Sibarani, ia punya landasan memiliki sertifikat Sertifikat Hak Milik (SHM) Terminal Arjosari, kemudian ada perdanya yang mengatur,yaitu perda No.3 tahun 2015.

“Yang kami proses adalah bedak-bedak yang ada di terminal arjosari. Itu dibangun oleh Pemerintah Kota Malang, dan yang di tempati oleh bapak dan ibu itu adalah taman, bukan untuk kios,” terang dia.

Linda mengaku juga tidak mengerti, kenapa
Gatot (mantan Ka. UPT) saat itu, berani mengeluarkan surat tanpa ada registernya, selain itu tanpa diketahui oleh Kepala Dinas.

Menurutnya, dalam surat tersebut isinya adalah relokasi sementara kepada para pedagang yang menempati taman sekarang.

“Jadi apa yang dilakukan oleh Gatot, mengeluarkan surat rekomendasi terkait relokasi sementara tersebut, bukan tanggung jawab Dinas Perhubungan,” ucap dia.

Linda juga memaparkan, mengingatkan jika lokasi penampungan sementara itu, saat ini sudah menjadi kewenangan dari Kementrian Perhubungan.

“Oleh karena itu, para pedagang bisa menghubungi Pak Nanang sebagai kordinator dari Kemenhub di terminal Arjosari,” bebernya.

Dari hasil rembuk, Dinas perhubungan melalui Kepala UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Terminal Arjosari, Linda Sibarani mengarahkan, agar para pedagang mau menempati 15 kios yang saat ini ada di belakang terminal.

“Namun demikian, para pedagang kios harus mematuhi prosedur dan menyelesaikan Administrasi, jika nantinya akan ditempati,” tukas dia.

Linda juga menanyakan kepada pihak LBH Malang, apakah para pedagang kios tersebut mempunyai klausal berupa Surat Kontrak antara pedagang dengan pihak Dishub.

Terkait hal itu, Ketua LBH 19.III Kota Malang Andi Rachmanto SH mengatakan, memang diakui secara legalitas kliennya tidak kuat atau lemah.

“Tapi kita berharap, para warga yang mata pencaharianya sebagai pedagang PKL ini, berdagang di Terminal Arjosari adalah mata pencahariannya. Dan tentunya ini menyangkut urusan perut. Jadi, para pedagang disini janganlah serta merta diberhanguskan begitu saja. Jangan sampai mereka ini menjadi maling dan rampok yang nantinya menjadikan beban sosial,” ujarnya.

Alumni FH Unisma Malang ini juga menegaskan, bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi tanggung jawab negara, sesuai amanat UUD’ 45 dan berdasarkan UU nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

“Oleh sebab itu, pemerintah harus hadir dan turut serta menyelesaikan, serta memberikan solusi yang terbaik terkait dengan persoalan sosial yang terjadi di masyarakat,” ungkapnya.

Terkait dikatakan surat relokasi yg di keluarkan oleh mantan Kepala UPT Terminal Arjosari itu abal-abal atau palsu, Andi juga menanggapi. Ia katakan, bahwa perlu dicermati lagi.

“Barang siapa yang bertindak sebagai pejabat mengeluarkan surat yang bukan atas nama pribadi, melainkan atas nama instansi maupun kepanjangan tangan dari pemerintah. Maka, LBH meminta pertanggung jawaban kepada Dishub, bagaimana solusinya. Karena, proses pelimpahan kewenangan Terminal Arjosari kepada Kemenhub itu terjadi pada awal tahun 2017. Sementara para pedagang kios itu direlokas sejak tahun 2011 hingga sampai saat ini tahun 2016. Pertanyaannya, mengapa Dishub tidak mengambil sikap? Hal itulah yang menjadi polemik di mata publik,” pungkasnya penuh selidik. (Eko)